<![CDATA[Abstract. The corruption scandal within the tin commodity trading system involving PT Timah Tbk, with estimated state losses ranging from IDR 271 trillion to IDR 300 trillion, represents one of the largest corporate crimes in Indonesia's extractive sector. This study aims to analyze the implications of this systemic corruption scandal on the quality of national economic governance, review the failure to implement Good Corporate Governance (GCG) principles, and evaluate its impact on public trust and market distortion. Utilizing a qualitative approach through a systematic literature review method, data were gathered from reputable academic articles indexed in Google Scholar. The findings indicate that this mega-corruption constitutes a structurally organized corporate crime involving cross-sectoral networks between the public and private spheres. The failure of GCG is characterized by weak internal control systems, political intervention, and regulatory capture. Beyond direct fiscal losses, this scandal has triggered market distortions, reduced foreign investment interest, and degraded environmental carrying capacity, thereby threatening regional economic sustainability. This study concludes that repressive law enforcement must be accompanied by institutional reconstruction, stringent oversight of State-Owned Enterprises (SOEs), and mitigation of the resource curse phenomenon. Abstrak. Skandal korupsi dalam tata niaga komoditas timah yang melibatkan PT Timah Tbk dengan perkiraan kerugian negara mencapai Rp 271 triliun hingga Rp300 triliun menjadi salah satu potret kejahatan korporasi terbesar di sektor ekstraktif Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi skandal korupsi sistemik tersebut terhadap kualitas tata kelola ekonomi nasional, meninjau kegagalan penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG), serta mengevaluasi dampaknya terhadap kepercayaan publik dan distorsi pasar. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi literatur sistematis, data dikumpulkan dari artikel akademik bereputasi yang terindeks di Google Scholar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mega-korupsi ini merupakan kejahatan korporasi yang terorganisasi secara terstruktur dengan melibatkan jejaring lintas sektor publik dan swasta. Kegagalan GCG ditandai oleh lemahnya sistem pengendalian internal, intervensi politik, dan pembajakan regulasi (regulatory capture). Selain kerugian fiskal langsung, skandal ini memicu distorsi pasar, menurunkan minat investasi asing, serta mendegradasi daya dukung lingkungan yang mengancam keberlanjutan ekonomi daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum represif harus diiringi dengan rekonstruksi kelembagaan, pengetatan pengawasan BUMN, serta mitigasi fenomena kutukan sumber daya alam (resource curse).]]>
