<![CDATA[Penelitian ini bertujuan menganalisis administrasi kependudukan sebagai instrumen biopolitik dalam konteks Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) Kota Bandung. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) melalui analisis konseptual dan kritis terhadap teori biopolitik Michel Foucault, governmentality, serta literatur administrasi kependudukan dan tata kelola digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa administrasi kependudukan tidak lagi sekadar berfungsi sebagai mekanisme administratif teknis, melainkan menjadi teknologi kekuasaan yang mengelola kehidupan populasi melalui proses klasifikasi, pencatatan, normalisasi, dan integrasi data. Melalui NIK, KTP-el, dan sistem digital terintegrasi, negara membentuk relasi baru dengan warga yang berbasis pada validitas data dan akses layanan publik. Dalam konteks Kota Bandung sebagai kota berbasis smart city, digitalisasi DUKCAPIL memperkuat praktik governmentality, di mana warga secara sukarela menyesuaikan diri dengan standar administratif negara demi memperoleh pengakuan dan akses terhadap hak-hak sosial. Penelitian ini juga menemukan bahwa kewarganegaraan mengalami transformasi dari status hukum menjadi konstruksi administratif berbasis data, sehingga memunculkan risiko eksklusi terhadap warga yang tidak tercatat atau tidak tervalidasi dalam sistem. Dengan demikian, administrasi kependudukan di era digital merepresentasikan bentuk biopolitik kontemporer yang bekerja secara halus namun efektif dalam membentuk subjektivitas warga dan memperluas kapasitas kontrol negara terhadap populasi.]]>
