Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal Evidence Of Law
Michelle Hartato
Universitas Surabaya, Surabaya, Indonesia
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Analisis Prinsip Kemanfaatan dan Ketidakberpihakan Dalam Penawaran Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Secara Prioritas Kepada Badan Usaha Organisasi Masyarakat Michelle Hartato; Hesti Armiwulan; Erly Aristo
Journal Evidence Of Law Vol. 5 No. 1 (2026): Journal Evidence Of Law (April)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v5i1.2478

Abstract

Penawaran wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) secara prioritas kepada badan usaha ormas agama melalui Pasal 83A Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, mengubah tatanan hukum dengan menghapuskan mekanisme lelang yang sebelumnya diwajibkan bagi badan usaha swasta menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Hal ini menimbulkan urgensi penelitian mengenai keselarasan kebijakan tersebut prinsip kemanfaatan dan ketidakberpihakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang didukung dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penawaran prioritas ini berpotensi mencederai prinsip kemanfaatan karena mengabaikan aspek kompetensi teknis dan rekam jejak dalam pengelolaan pertambangan yang berisiko tinggi terhadap kelestarian lingkungan serta hak generasi mendatang. Selain itu, kebijakan ini dinilai melanggar prinsip ketidakberpihakan karena memberikan perlakuan istimewa kepada kelompok tertentu, sehingga merusak iklim persaingan usaha yang sehat dan mengurangi transparansi serta akuntabilitas pemerintah. Penghapusan mekanisme lelang menghilangkan standar objektif dalam pemilihan pengelola sumber daya alam yang kompeten.
Co-Authors Erly Aristo Hesti Armiwulan