<![CDATA[Dinamika pengeluaran rumah tangga merupakan indikator strategis dalam membaca kualitas kesejahteraan masyarakat, stabilitas daya beli, serta arah transformasi ekonomi regional. Namun demikian, kajian empiris di Indonesia masih didominasi pendekatan tingkat pengeluaran, sementara analisis struktur konsumsi relatif terbatas. Kesenjangan ini menyebabkan pengukuran kesejahteraan sering bias karena belum membedakan antara pertumbuhan konsumsi yang bersifat welfare-driven dan price-driven. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika pertumbuhan pengeluaran rumah tangga per kapita disesuaikan serta transformasi struktur konsumsi pangan dan non-pangan antar kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif-analitis dengan desain longitudinal dan komparatif kewilayahan berbasis kerangka welfare accounting. Data sekunder bersumber dari statistik konsumsi rumah tangga BPS periode 2010–2025 dan 2016–2024. Teknik analisis meliputi Compound Annual Growth Rate (CAGR), Engel Ratio, tipologi kesejahteraan konsumsi, serta interpretasi spasial-struktural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh kabupaten/kota mengalami pertumbuhan pengeluaran riil, dengan level absolut tertinggi di Kota Mataram dan pertumbuhan tercepat di Kabupaten Sumbawa. Namun demikian, transformasi struktur konsumsi belum sepenuhnya progresif. Mayoritas wilayah masih didominasi pengeluaran pangan di atas 50%, bahkan meningkat di beberapa kabupaten seperti Dompu dan Lombok Timur. Kondisi ini menandakan tekanan kebutuhan subsisten serta terbatasnya diversifikasi konsumsi non-pangan produktif. Integrasi analisis level dan struktur mengungkap paradoks kesejahteraan: pertumbuhan konsumsi tidak selalu diikuti peningkatan kualitas kesejahteraan. Disimpulkan bahwa transformasi kesejahteraan konsumsi NTB masih berada pada fase transisional dengan disparitas spasial urban–rural yang nyata. Rekomendasi diarahkan pada stabilisasi pangan, diversifikasi pendapatan, penguatan investasi sosial, serta pengembangan sistem welfare accounting daerah guna memastikan pertumbuhan konsumsi berorientasi peningkatan utilitas kesejahteraan secara berkelanjutan.]]>
