<![CDATA[Kejahatan siber lintas batas merupakan tantangan kritis dalam hukum internasional modern, ditandai oleh karakter yang melampaui batas yurisdiksi negara sehingga menciptakan kondisi "yurisdiksi vacuum" yang dieksploitasi oleh aktor kejahatan terorganisir. Fragmentasi hukum siber yang sistemik dan resistensi kedaulatan digital menjadi dua faktor struktural yang secara langsung menyebabkan impunitas kejahatan siber di kawasan ASEAN, dengan kerugian mencapai lebih dari USD 25 miliar per tahun (INTERPOL, 2023). Penelitian ini menganalisis penerapan ekstrateritorialitas dalam penegakan hukum siber dan mengevaluasi efektivitas Konvensi Budapest dalam merespons fragmentasi tersebut serta resistensi kedaulatan digital di sepuluh negara anggota ASEAN. Menggunakan metode normatif-komparatif yang diintegrasikan dengan perspektif Critical Legal Studies (CLS), penelitian ini membandingkan regulasi siber sepuluh negara ASEAN terhadap standar Konvensi Budapest melalui empat parameter: harmonisasi kriminalisasi, mekanisme yurisdiksi, prosedur kerja sama internasional, dan perlindungan hak asasi manusia. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup instrumen hukum internasional, legislasi nasional, serta laporan resmi INTERPOL, UNODC, dan Council of Europe (2019–2024). Tiga faktor struktural penyebab fragmentasi teridentifikasi: divergensi sistem hukum domestik (civil law, common law, sosialis); ketidakadaptifan mekanisme Mutual Legal Assistance (rata-rata respon 6–18 bulan); dan resistensi institusional berbasis kekhawatiran kedaulatan digital. Analisis komparatif terhadap seluruh sepuluh negara ASEAN menghasilkan peta heterogenitas yang tajam: Singapura dan Filipina berada pada ujung spektrum konvergensi, sementara Brunei, Laos, dan Kamboja yang sebelumnya luput dari kajian regional teridentifikasi sebagai celah sistemik paling kritis. Melalui lensa CLS, penelitian ini mengungkap asimetri geopolitik yang tersembunyi di balik bahasa normatif Konvensi Budapest dan mengusulkan model resolusi konflik yurisdiksi berbasis protokol triase tiga tingkat yang dirancang khusus untuk asimetri kapasitas ASEAN. Penelitian ini menyimpulkan bahwa impunitas kejahatan siber di ASEAN merupakan konsekuensi langsung dari penerapan kaku prinsip ASEAN Way terhadap kedaulatan digital, dan merekomendasikan pendekatan tiga lapis: harmonisasi kriminalisasi substantif (2025–2027), modernisasi mekanisme MLA digital via ASEANAPOL (2027–2029), dan negosiasi instrumen hukum kawasan yang mengikat (2029–2031).]]>
