Robert Sagay
Institut Bisnis dan Multimedia (IBM) Asmi, Indonesia

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Masalah-Masalah Penting dalam Kebijakan Presiden Prabowo Subianto Tentang Program Makan Bergizi Gratis Audrey G.D Tangkudung; Jemmy Y Kaseger; Robert Sagay
Jurnal Hukum Indonesia Vol. 5 No. 3 (2026): Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jhi.v5i3.2630

Abstract

Program Makan Bergizi Gratis yang digagas oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan kebijakan strategis yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui intervensi gizi bagi anak usia sekolah dan kelompok rentan di Indonesia. Program ini hadir sebagai respons terhadap masih tingginya angka stunting, anemia, kekurangan gizi, serta ketimpangan akses terhadap pangan sehat yang berdampak pada kesehatan dan prestasi belajar anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai tantangan dan persoalan penting dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis dari perspektif kebijakan publik, keberlanjutan fiskal, tata kelola pemerintahan, dan kesejahteraan sosial. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kebijakan. Data dikumpulkan melalui analisis dokumen kebijakan, laporan anggaran, penelitian terdahulu, serta diskursus publik dari berbagai media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini memiliki potensi besar dalam meningkatkan asupan gizi, konsentrasi belajar, partisipasi sekolah, serta pemberdayaan ekonomi lokal melalui keterlibatan petani dan UMKM. Namun, implementasi program masih menghadapi tantangan kompleks berupa besarnya kebutuhan anggaran, kendala distribusi dan logistik, risiko kebocoran anggaran dan korupsi, lemahnya koordinasi lintas sektor, serta potensi politisasi kebijakan. Kesimpulannya, keberhasilan program sangat bergantung pada tata kelola yang transparan, perencanaan fiskal yang berkelanjutan, koordinasi kelembagaan yang efektif, serta sistem pengawasan yang kuat agar program dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.