<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pengupahan tenaga kerja pada UD Surya Plastik Kecamatan Kutorejo ditinjau dari perspektif ekonomi syariah. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada adanya praktik pengupahan pada usaha kecil yang masih bersifat informal, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakjelasan mengenai besaran upah, waktu pembayaran, dan pemenuhan hak-hak tenaga kerja. Dalam ekonomi syariah, sistem pengupahan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, kelayakan, kejelasan akad (ijarah), kerelaan kedua belah pihak (an-tarāḍin), serta bebas dari unsur gharar dan eksploitasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan di UD Surya Plastik Kecamatan Kutorejo. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh langsung dari pemilik usaha dan tenaga kerja, serta data sekunder yang berasal dari buku, jurnal, dan dokumen pendukung lainnya. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengupahan tenaga kerja di UD Surya Plastik Kecamatan Kutorejo masih dilakukan secara sederhana berdasarkan kesepakatan lisan antara pemilik usaha dan tenaga kerja. Penentuan upah didasarkan pada jenis pekerjaan dan jumlah hasil kerja tenaga kerja. Dari perspektif ekonomi syariah, praktik pengupahan tersebut telah mencerminkan beberapa prinsip syariah seperti adanya kerelaan antara kedua belah pihak dan pemberian upah sesuai pekerjaan yang dilakukan. Namun demikian, masih ditemukan beberapa aspek yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip ekonomi syariah, seperti belum adanya kejelasan akad kerja secara tertulis, kurangnya transparansi dalam sistem pengupahan, serta belum optimalnya penerapan prinsip keadilan dan kelayakan upah bagi tenaga kerja. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem pengupahan di UD Surya Plastik Kecamatan Kutorejo secara umum telah memenuhi sebagian prinsip ekonomi syariah, tetapi masih memerlukan perbaikan terutama dalam aspek kejelasan akad, transparansi, dan perlindungan hak tenaga kerja agar tercipta sistem pengupahan yang lebih adil, manusiawi, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.]]>
