Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin
Andre Irwanda
Hakim Pengadilan Pajak, Republik Indonesia
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Penerapan Sanksi Administratif dan Pidana dalam Pelanggaran Perpajakan (Perspektif Kepastian dan Keadilan Hukum) Andre Irwanda
ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin Vol. 4 No. 5 (2026): ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisplin, Mei 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/armada.v4i5.1995

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan sanksi administratif dan pidana dalam pelanggaran perpajakan di Indonesia dari perspektif kepastian dan keadilan hukum. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, didukung analisis putusan pengadilan serta literatur ilmiah lima tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi perpajakan telah memperkuat pengaturan sanksi melalui prinsip ultimum remedium dan mekanisme pengungkapan sukarela. Namun, praktik penegakan hukum masih menghadapi inkonsistensi dalam menentukan batas antara pelanggaran administratif dan tindak pidana pajak. Perbedaan interpretasi aparat dan penggunaan diskresi yang belum terstandarisasi menimbulkan potensi ketidakpastian hukum. Dari sisi keadilan, penerapan sanksi belum sepenuhnya mencerminkan asas proporsionalitas dan kesetaraan, khususnya antara wajib pajak skala kecil dan besar. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi kepastian dan keadilan hukum memerlukan harmonisasi interpretasi aparat, penguatan pedoman teknis, dan peningkatan transparansi diskresi agar tercipta sistem perpajakan yang adil, pasti, dan berkelanjutan.
Co-Authors