<![CDATA[Indonesia's maritime character makes fisheries central to national welfare, yet illegal fishing continues to cause ecological degradation, economic losses, and social harm. This study addresses how confiscated vessels can be legally and institutionally transformed into productive assets within Indonesia's legal framework. Using normative legal research with statutory, conceptual, and comparative approaches, the study analyzes Indonesian regulations on fisheries enforcement, criminal procedure, and state asset management, while also referring to selected practices in Fiji and Ghana. The findings show that Indonesia's current framework is fragmented: authority over confiscated vessels is dispersed across law enforcement agencies, the Ministry of Finance, and fisheries institutions, while no specific regulation governs post-seizure utilization after a final court decision. This institutional fragmentation creates legal uncertainty and prevents confiscated vessels from being systematically redirected toward public benefit. This study introduces a Restorative Maritime Justice framework as a normative model for post-seizure asset governance. Under this model, vessels with final legal status may be transferred through a clear asset-handover mechanism, assigned to a lead institution, utilized for limited public purposes, and monitored through an integrated accountability system. The study concludes that optimizing the use of confiscated vessels requires a legally integrated framework that shifts policy away from punitive destruction alone toward restorative utilization that remains lawful, transparent, safe, and socially beneficial. Karakteristik maritim Indonesia menjadikan perikanan sebagai pusat kesejahteraan nasional, namun penangkapan ikan ilegal terus menyebabkan degradasi ekologis, kerugian ekonomi, dan kerusakan sosial. Studi ini membahas bagaimana kapal sitaan dapat secara legal dan institusional diubah menjadi aset produktif dalam kerangka hukum Indonesia. Dengan menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, studi ini menganalisis peraturan Indonesia tentang penegakan hukum perikanan, prosedur pidana, dan pengelolaan aset negara, serta merujuk pada praktik-praktik terpilih di Fiji dan Ghana. Temuan menunjukkan bahwa kerangka kerja Indonesia saat ini terfragmentasi: kewenangan atas kapal sitaan tersebar di berbagai lembaga penegak hukum, Kementerian Keuangan, dan lembaga perikanan, sementara tidak ada peraturan khusus yang mengatur pemanfaatan pasca-penyitaan setelah keputusan pengadilan akhir. Fragmentasi institusional ini menciptakan ketidakpastian hukum dan mencegah kapal sitaan dialihkan secara sistematis untuk kepentingan publik. Studi ini memperkenalkan kerangka kerja Keadilan Maritim Restoratif sebagai model normatif untuk tata kelola aset pasca-penyitaan. Dalam model ini, kapal-kapal dengan status hukum final dapat dialihkan melalui mekanisme penyerahan aset yang jelas, ditugaskan kepada lembaga utama, digunakan untuk tujuan publik terbatas, dan dipantau melalui sistem akuntabilitas terintegrasi. Studi ini menyimpulkan bahwa optimalisasi penggunaan kapal sitaan memerlukan kerangka kerja yang terintegrasi secara hukum yang menggeser kebijakan dari penghancuran yang bersifat menghukum semata menuju pemanfaatan restoratif yang tetap sah, transparan, aman, dan bermanfaat secara sosial. Keywords: Restorative Justice; Illegal Fishing; Seized Vessels.]]>
