The study of marriage in the South Tapanuli community generally treats customary, Islamic, and national law separately, while the cooperative interactions among these systems remain underexplored. This study aims to analyze the relationship between the three systems through the concept of cooperative legal pluralism. This research is normative legal research using conceptual and statutory approaches. The results show that the normative framework governing marriage in South Tapanuli conceptually integrates customary law, Islam, and national law to gain social, religious, and juridical legitimacy. The principle of hombardo adat dohot ibadat serves as a philosophical foundation that brings together customs and religion, while national law provides legal certainty. Despite the potential for conflict, especially around intermarriage norms, institutional coordination among customary, religious, and state provisions provides a framework for managing differences. The novelty of this research lies in the construction of cooperative legal pluralism as a conceptual model, wherein Islamic law determines religious validity, state law dictates formal recognition, and customary law establishes social legitimacy. Kajian perkawinan masyarakat Tapanuli Selatan umumnya membahas hukum adat, Islam, dan nasional secara terpisah, sementara interaksi kooperatif antar sistem masih kurang dikaji. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan ketiga sistem tersebut melalui konsep cooperative legal pluralism. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka normatif yang mengatur perkawinan di Tapanuli Selatan secara konseptual mengintegrasikan hukum adat, Islam, dan hukum nasional untuk memperoleh legitimasi sosial, keagamaan, dan yuridis. Prinsip hombardo adat dohot ibadat menjadi landasan filosofis yang mempertemukan adat dan agama, sedangkan hukum nasional memberikan kepastian hukum. Meskipun terdapat potensi konflik normatif, terutama dalam larangan perkawinan semarga, koordinasi institusional antara ketentuan adat, agama, dan negara memberikan kerangka untuk mengelola perbedaan. Kebaruan penelitian ini terletak pada konstruksi cooperative legal pluralism sebagai model konseptual, di mana hukum Islam menentukan keabsahan religius, hukum negara menentukan pengakuan formal, dan hukum adat menetapkan legitimasi sosial. Keywords: Legal Pluralism; Marriage Law; South Tapanuli