<![CDATA[Relokasi Ibu Kota Negara (IKN) ke Nusantara, Kalimantan Timur, secara signifikan telah menggeser pusat gravitasi nasional (Center of Gravity) ke wilayah yang berbatasan langsung dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II yaitu jalur pelayaran strategis yang membentang dari Selat Lombok, melintasi Selat Makassar, hingga ke Laut Sulawesi. Kajian ini menganalisis bagaimana ancaman multidimensi di ALKI II yang mencakup proyeksi kekuatan militer aktor negara maupun aktivitas kriminal transnasional non-negara dikonstruksi dalam kerangka kebijakan pertahanan Indonesia. Secara geopolitik, ALKI II memiliki kerentanan strategis; berdasarkan UNCLOS 1982, jalur yang melayani 20–30% perdagangan maritim global ini memberikan hak lintas bagi kapal selam asing dalam posisi menyelam, sehingga menciptakan risiko spionase yang serius bagi keamanan ibu kota baru. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitis, penelitian ini membedah fenomena tersebut melalui lensa Securitization Theory dari Copenhagen School serta konsep Sea Power Mahan. Temuan penelitian menunjukkan adanya gap substansial antara proyeksi ancaman dalam dokumen kebijakan dengan kapasitas operasional di lapangan, ditandai dengan cakupan radar yang baru mencapai 40% dan kondisi mayoritas alutsista yang telah berusia lanjut. Sebagai solusi strategis, penelitian ini merekomendasikan akselerasi pembangunan Virtual Maritime Gate berbasis AI, peningkatan status Lanal Balikpapan menjadi Lantamal dengan fungsi pangkalan 5R, serta penguatan sinergi antara TNI AL, Bakamla, dan komunitas nelayan lokal sebagai garda pertahanan maritim yang resilien]]>
