Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal MIMBAR : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik Journal of Social Service and Empowerment
Muhammad Zikri
Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Education Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
National Disaster Policy: Criticism of the State's Response to the Disaster in West Sumatra Muhammad Zikri; Ashri Ramadhan
Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik Vol 15 No 1 (2026): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (June)
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences Universitas Prof Dr Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32663/8hfz0p24

Abstract

The determination of national disaster status in Indonesia is frequently misconstrued as a purely technocratic decision governed by objective metrics of casualties and material loss. This article challenges that positivist assumption by analyzing the state's refusal to elevate the status of the May 2024 cold lava flood (galodo) in West Sumatra, despite catastrophic damage that exceeded regional fiscal capacities. Utilizing a Critical Policy Analysis (CPA) framework synthesized with Joel Migdal's State-in-Society theory, this study demonstrates that disaster status determination functions as a political mechanism for fiscal preservation and the management of central-regional power relations. The analysis reveals three primary policy patterns: (1) the discursive manipulation of legal definitions regarding "government paralysis" to avoid statutory obligations; (2) the deployment of "politics of survival" strategies to protect the central state budget from unlimited liability; and (3) the depoliticization of ecological causality to shield extractive political-economic interests from scrutiny. The findings indicate that the current disaster governance regime operationalizes a logic of containment that subordinates social justice to macro-political stability, effectively shifting the burden of recovery to peripheral local governments with limited resources. This article concludes that without structural reform to the legal framework specifically the objectification of disaster indicators the state will continue to perpetuate structural inequalities through discretionary exclusion
Transformasi Ruang Domestik Akibat Overtourism Non-Material di Desa Adat Penglipuran Bali Ashri Ramadhan; Muhammad Zikri
Journal of Social Service and Empowerment Vol. 3 No. 2 (2026): Journal of Social Service and Empowerment (JOSSE)
Publisher : Politeknik Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56743/josse.v3i2.883

Abstract

Keberhasilan Desa Adat Penglipuran sebagai destinasi pariwisata berkelanjutan global umumnya dinarasikan melalui kepatuhan komunal terhadap filosofi Tri Hita Karana dan pelestarian arsitektur vernakular. Namun, intensifikasi komodifikasi budaya memunculkan fenomena yang penelitian ini istilahkan sebagai overtourism non-material, yaitu kondisi yang mengikis batas ruang privat penduduk. Penelitian ini mengkaji secara kritis transformasi fungsional dan negosiasi sosiokultural yang terjadi di ruang domestik akibat tekanan pariwisata massal. Dengan pendekatan etnografi kritis yang dipadukan dengan analisis triad spasial Lefebvre, data dikumpulkan dari total 18 informan 12 perempuan pelaku usaha pariwisata berbasis rumah tangga, 3 anggota prajuru desa, dan 3 kepala keluarga yang melakukan modifikasi ruang melalui wawancara mendalam, observasi partisipatoris, dan analisis dokumen hukum adat (BUPDA). Temuan menunjukkan bahwa ruang domestik, khususnya paon (dapur tradisional) dan teba (halaman belakang), telah bertransformasi menjadi zona komersial hibrida yang memicu kelelahan psikologis dan beban ganda bagi perempuan. Menghadapi rigiditas regulasi tata ruang adat, warga melakukan resistensi mikropolitik melalui modifikasi spasial terselubung untuk mempertahankan privasi dan otonomi mereka. Dibandingkan kajian terdahulu yang berhenti pada deskripsi kepatuhan institusional, kebaruan utama penelitian ini bersifat ganda: secara teoretis, penelitian ini menegaskan overtourism non-material sebagai kategori analitis baru yang memperluas literatur overtourism melampaui daya dukung ekologis dan indikator makroekonomi ke dimensi psikologis dan spasial rumah tangga, secara metodologis, penelitian ini menempatkan agensi mikropolitik akar rumput khususnya perempuan sebagai unit analisis utama, alih-alih memperlakukan kelembagaan adat sebagai entitas monolitik yang patuh. Penelitian ini mengimplikasikan perlunya reorientasi kebijakan desa wisata agar tidak hanya berfokus pada agregat makroekonomi dan estetika fisik, tetapi juga sensitif terhadap perlindungan psikologis dan kesetaraan relasi gender di ranah domestik.
Co-Authors Ashri Ramadhan