Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Caraka Justitia Law Journal
Mulia Putri Mokodompis
Universitas Negeri Gorontalo
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Analisis Sinergis Institusional dalam Penyidikan dan Penuntutan Perkara Koneksitas Sebagai Upaya Menjamin Kepastian Hukum Mulia Putri Mokodompis
Jurnal Hukum Caraka Justitia Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Proklamasi 45

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30588/jhcj.v6i1.2261

Abstract

This research aims to analyze institutional synergies in the investigation and prosecution of connectivity cases and identify obstacles and strategies to strengthen coordination between law enforcement agencies to ensure legal certainty. The method used is normative juridical research with statutory, conceptual, and case study approaches. Data were collected through a document review of laws and regulations, as well as related literature, and observation and discussion of the practice of handling connectivity cases. Data analysis was carried out descriptively and qualitatively to describe the phenomenon of synergy and existing obstacles. The results showed that, despite the existence of a permanent investigation team mechanism and coordination efforts between institutions, synergy in the investigation and prosecution of connectivity cases was still hindered by sectoral egos, procedural differences, and inadequate regulations. Structured and sustainable synergy is needed to avoid overlapping authority, accelerate the legal process, and provide legal certainty for all parties. The implications of this research emphasize the importance of improving regulations, increasing the capacity of human resources, and developing coordination mechanisms and integrated information systems as strategic steps to strengthen institutional synergies in handling connectivity cases in Indonesia.
HAMBATAN PENGATURAN PERAMPASAN ASET TERPIDANA KORUPSI DI INDONESIA Mulia Putri Mokodompis; Fence M. Wantu; Melisa Towadi
Law Journal (LAJOUR) Vol 7 No 1 (2026): Law Journal (LAJOUR) Maret 2026
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v7i1.362

Abstract

Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi merupakan instrumen penting dalam upaya pemulihan kerugian negara dan pencegahan kejahatan korupsi yang berkelanjutan. Namun demikian, pengaturan perampasan aset terpidana korupsi di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan normatif, struktural, dan politik hukum yang menghambat efektivitasnya. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis hambatan pengaturan perampasan aset terpidana korupsi di Indonesia serta mengkaji urgensi pembaruan kebijakan hukum yang berorientasi pada pemulihan aset. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, melalui kajian terhadap KUHAP, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KUHP Tahun 2023, serta Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis dan preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perampasan aset masih bersifat terbatas dan terfragmentasi, ditandai oleh paradigma retributif, pembatasan penyitaan dalam KUHAP, beban pembuktian yang tinggi, serta ketidakharmonisan norma antar peraturan perundang-undangan. Selain itu, resistensi politik dan kekhawatiran terhadap isu hak asasi manusia turut memperlambat pengesahan RUU Perampasan Aset. Temuan ini menegaskan bahwa pembaruan hukum perampasan aset yang komprehensif, berkeadilan, dan sejalan dengan standar internasional merupakan kebutuhan mendesak guna memperkuat efektivitas pemberantasan korupsi dan pemulihan kerugian negara.
Co-Authors Fence M Wantu Melisa Towadi