<![CDATA[Pembagian harta warisan sering menimbulkan permasalahan hukum, khususnya terkait kedudukan ahli waris pengganti dalam memperoleh hak waris ketika ahli waris yang seharusnya menerima warisan telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris. Perbedaan pengaturan antara Hukum Perdata Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menimbulkan kebutuhan akan kajian yang komprehensif untuk memahami kedudukan serta hak ahli waris pengganti dalam sistem kewarisan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan ahli waris pengganti dalam pembagian harta warisan menurut Hukum Perdata Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam serta mengidentifikasi persamaan dan perbedaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap berbagai peraturan, doktrin, dan putusan yang relevan. Penelitian menunjukkan bahwa Hukum Perdata Indonesia mengakui ahli waris pengganti melalui mekanisme plaatsvervulling sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan KHI mengatur ahli waris pengganti dalam Pasal 185 dengan memberikan hak kepada keturunan untuk menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal lebih dahulu. Meskipun memiliki tujuan yang sama, terdapat perbedaan dalam ruang lingkup, syarat, dan penerapan hak penggantian waris. Kedudukan ahli waris pengganti diakui baik dalam Hukum Perdata Indonesia maupun Kompilasi Hukum Islam, namun pengaturannya memiliki karakteristik yang berbeda sehingga memengaruhi pembagian harta warisan dan kepastian hukum bagi para ahli waris]]>
