Muhamad Rifqi Gymnastiar
Sultan Ageng Tirtayasa University

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Dominasi Maskulinitas dalam Struktur Kekuasaan Lokal: Analisis Representasi Gender di DPRD Kota Cilegon dan Implikasinya terhadap Kebijakan Muhamad Nurjaya; Muhamad Rifqi Gymnastiar; Ika Arinia
Politeia : Journal of Public Administration and Political Science and International Relations Vol. 4 No. 2 (2026): April 2026
Publisher : Indonesian Scientific Publication

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61978/politeia.v4i2.1505

Abstract

Representasi perempuan dalam lembaga legislatif merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas demokrasi dan kesetaraan gender dalam sistem politik. Meskipun kebijakan afirmatif seperti kuota pencalonan perempuan telah diterapkan di Indonesia, keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif daerah belum selalu diikuti dengan distribusi kekuasaan yang setara dalam struktur kelembagaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dominasi maskulinitas dalam struktur kekuasaan DPRD Kota Cilegon serta implikasinya terhadap representasi gender dan proses pembentukan kebijakan publik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui studi dokumentasi, analisis data sekunder, dan studi kepustakaan. Analisis penelitian menggunakan perspektif maskulinitas hegemonik yang dikemukakan oleh Raewyn Connell untuk memahami bagaimana relasi kekuasaan gender beroperasi dalam institusi politik lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perempuan telah memperoleh keterwakilan dalam lembaga legislatif, distribusi jabatan strategis dalam DPRD Kota Cilegon masih didominasi oleh laki-laki. Kondisi tersebut menunjukkan adanya reproduksi dominasi maskulinitas dalam struktur kekuasaan politik lokal yang membatasi akses perempuan terhadap posisi pengambilan keputusan. Dominasi tersebut juga berpotensi mempengaruhi dinamika pembahasan kebijakan publik, khususnya dalam hal keterwakilan perspektif gender dalam proses legislasi dan penganggaran daerah. Oleh karena itu, peningkatan representasi perempuan dalam lembaga legislatif tidak hanya memerlukan peningkatan jumlah perempuan yang terpilih, tetapi juga perlu diikuti dengan upaya memperluas akses perempuan terhadap posisi strategis dalam struktur kekuasaan politik.