Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Journal Hukum Tata Negara dan Konstitusi
Taryanto
Institut Agama Islam Muhammad Azim
Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Kajian Demokrasi, Pemilu, dan Ketatanegaraan di Indonesia Tahun 2021-2025: Analisis Bibliometrik Maridi; Masithoh; Taryanto
Jurnal Hukum Tata Negara dan Konstitusi Vol. 1 No. 3 (2026): Edisi: April-Juni
Publisher : Pustaka Bangsa Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menganalisis perkembangan tren penelitian mengenai demokrasi, pemilu, dan ketatanegaraan di Indonesia melalui pendekatan bibliometrik. Sebanyak 61 artikel terindeks Scopus yang terbit pada periode 2021–2025 dianalisis. Data dikumpulkan menggunakan kata kunci terkait demokrasi, pemilu, hukum tata negara, mahkamah konstitusi, dan ketatanegaraan Indonesia. Analisis bibliometrik dilakukan dengan Bibliometrix dan Biblioshiny untuk mengidentifikasi tren publikasi, penulis berpengaruh, jurnal relevan, afiliasi institusi, produksi ilmiah negara, pola sitasi, jaringan co-occurrence, dan struktur tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa publikasi mengenai demokrasi, pemilu, dan ketatanegaraan di Indonesia bersifat fluktuatif namun cenderung meningkat. Constitutional Review menjadi sumber publikasi paling dominan, sedangkan Universitas Airlangga muncul sebagai institusi paling produktif. Indonesia mendominasi produksi ilmiah, diikuti negara seperti Malaysia, Jerman, dan Australia. Tema kunci yang muncul dalam analisis jaringan dan pemetaan tematik meliputi constitutional court, democratisation, judicial review, judicial independence, elections, dan human rights. Secara keseluruhan, penelitian di bidang ini terus berkembang secara dinamis dan multidisipliner.
Problematika Yuridis Pelaksanaan Mandat Pengawasan oleh DPR/DPRD: Tinjauan terhadap Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat Pandu Wijaya Nagari Harahap; Taryanto
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Vol. 3 No. 2 (2026): Oktober 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/sakola.v3i2.8973

Abstract

Meskipun DPR telah melaksanakan pengawasan sesuai mandat hukum, masih terdapat kendala yang memengaruhi efektivitasnya. Faktor-faktor internal seperti kualitas sumber daya manusia (SDM), kapasitas analisis regulasi, dan keterampilan komunikasi anggota DPRD berperan signifikan dalam menentukan keberhasilan pengawasan. Selain itu, faktor eksternal seperti transparansi eksekutif, partisipasi masyarakat, serta peran media dan pengawasan publik juga memengaruhi hasil pengawasan. Metode penelitian ini fokus pada masalah hukum pengawasan oleh DPR/DPRD dengan pendekatan hukum empiris dan socio legal research. Data dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumen untuk analisis kualitatif. Penelitian ini bertujuan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan pengawasan. Adapun kesimpulan dari pembahasan di atas yaitu anggota dewan dengan latar belakang pendidikan tinggi lebih memahami kebijakan dan memberikan masukan yang konstruktif. Keragaman latar belakang menghasilkan analisis yang lebih baik dalam pengawasan dan pembuatan kebijakan. Namun, regulasi masih kurang detail dalam menetapkan standar kompetensi, dan seleksi lebih pada aspek administratif. Banyak partai memilih calon berdasarkan popularitas dan jaringan politik. Perlu diadakan penataan regulasi agar calon legislator memiliki kualifikasi yang tepat, terutama dalam pengawasan anggaran. Banyak legislator kesulitan memahami tata kelola, sehingga memerlukan pendampingan. Negara lain sudah menerapkan uji kompetensi dan pelatihan. Pemerintah harus memperbaiki sistem seleksi agar lebih berkualitas. Peran alat kelengkapan dewan penting dalam verifikasi data untuk mencegah manipulasi dan pelanggaran hukum. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan sering kurang berpengaruh karena kendala yuridis. Regulasi pengaduan belum rinci, mengurangi kepercayaan publik. Verifikasi yang tidak tepat bisa menyebabkan pelanggaran hukum dan menurunkan kepercayaan terhadap lembaga legislatif. Peningkatan kompetensi melalui pelatihan berkelanjutan sangat dibutuhkan. Rekomendasi penelitian lanjutan yaitu melakukan studi empiris mengenai tingkat kompetensi sumber daya manusia di DPR/DPRD, termasuk tenaga ahli dan staf pendukung, dalam melakukan verifikasi, analisis data, dan penegakan hukum. Penelitian ini dapat menyertakan pengukuran kompetensi melalui kuesioner dan wawancara mendalam, serta mengkaji kebutuhan pelatihan dan pengembangan kapasitas SDM untuk meningkatkan efektivitas pengawasan
Co-Authors Maridi Masithoh Pandu Wijaya Nagari Harahap