<![CDATA[Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menjelaskan kesesuaian pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan dan aturan pelaksananya, yang mendukung pelaksanaan dan pencapaian reintegrasi sosial bagi narapidana, dengan beberapa indikator dari UNODC Social Rentegration-toolkit. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang menggunakan pendekatan undang-undang. Data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan terkait) dan bahan hukum sekunder. Indikator yang digunakan adalah yang termasuk dalam aspek “prison and reintegration” dalam dokumen UNODC Social Rentegration-toolkit, yang merepresentasikan 3 hal esensial dalam upaya reintegrasi sosial yaitu pemeliharaan relasi keluarga, pemberian pendidikan dan pelatihan, serta pemeliharaan kesehatan. Pemilihan indikator didasarkan pada sifatnya yang dapat dianalisis dengan kajian perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa serangkaian ketentuan dalam UU Nomor 22 Tahun 2022 dan peraturan pelaksananya telah mendukung 3 faktor esensial untuk reintegrasi sosial yang sejalan dengan indikator dalam UNODC Social Reintegration-toolkit yang digunakan dalam penelitian ini, walaupun terdapat beberapa hal yang tidak ditemukan pengaturannya. Berdasarkan hasil studi ini, disarankan kepada pembentuk undahg-undang untuk melakukan kajian mengenai urgensi pembuatan aturan, batasan pengaturan dan potensi penerapannya terkait beberapa hal yang belum sejalan dengan UNODC Social Rentegration-toolkit. Kajian tersebut dimaksudkan agar pembuatan kebijakan terkait hal-hal tersebut kontekstual dengan kondisi yang ada.]]>
