Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Studies in Social Sciences and Humanities Interelasi Humaniora
Faisal Ariq Athalullah Misbahul Islam
Universitas Muhammadiyah Jember
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Analysis of the Role of Government in Eradicating Corruption in Indonesia Muhamad Izwan Aiman; Bagus Rofiqul Faradiis; Faisal Ariq Athalullah Misbahul Islam
SS&H: Studies in Social Sciences and Humanities Vol 2 No 1 (2025): SS&H: Studies in Social Sciences and Humanities
Publisher : Empat Sembilan Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63232/ssh.v2i1.39

Abstract

Corruption in Indonesia is a major challenge that affects many aspects of life, including economic, social and public trust in the government. government. This research aims to analyze the government's role in eradicating corruption with a systematic approach to related literature. The study highlights the importance of bureaucratic reform, increased information disclosure, and collaboration between law enforcement agencies. information, as well as collaboration between law enforcement agencies, such as the KPK, Police, and Prosecutors' Office. The research shows that despite increased strategic efforts in the fight against corruption, challenges in the form of political intervention and resistance from certain parties remain the main obstacles. playing obstacles. The active participation of the public, especially the younger generation, and the use of digital technology have also proven to play an important role in the fight against corruption. use of digital technology has also proven to play an important role in public scrutiny and reporting of corruption cases. With stronger synergy between the government, the public, and the media, it is hoped that efforts to eradicate corruption can be more effective in building a clean, transparent and accountable government.
STUDI PERBANDINGAN SISTEM PEMERINTAHAN DINAMIS DAN HIERARKIS TERHADAP PENGAMBILAN KEBIJAKAN PUBLIK DI KABUPATEN BANYUWANGI Anggara Septiansyah; Faisal Ariq Athalullah Misbahul Islam; Akbar Maulana
Interelasi Humaniora Vol. 2 No. 01 (2026): INTERELASI - Juli
Publisher : BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24716/8rntqz58

Abstract

Transformasi pengelolaan pemerintahan di era digital mengharuskan pemerintah daerah menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan yang dinamis tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas dan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas sistem pemerintahan dinamis (Agile Governance) dan sistem pemerintahan hierarkis dalam pengambilan keputusan publik di Kabupaten Banyuwangi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-komparatif melalui penelitian pustaka (library research). Data diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, dokumen kebijakan pemerintah, dan berbagai literatur yang relevan dengan konsep Agile Governance, birokrasi Weberian, dan kebijakan publik. Analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemerintahan dinamis unggul dalam kecepatan pengambilan keputusan, koordinasi lintas sektor, partisipasi pemangku kepentingan, inovasi, dan kemampuan beradaptasi. Sementara itu, sistem pemerintahan hierarkis memiliki keunggulan dalam kepastian regulasi, stabilitas organisasi, dan akuntabilitas administratif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tidak ada sistem yang sepenuhnya unggul dalam seluruh aspek pengambilan kebijakan publik. Oleh karena itu, model Hybrid Governance yang menggabungkan fleksibilitas Agile Governance dan stabilitas birokrasi hierarkis dinilai paling efektif diterapkan di Kabupaten Banyuwangi untuk mendukung kebijakan publik yang responsif, efektif, adaptif, serta tetap sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Co-Authors Akbar Maulana Anggara Septiansyah Bagus Rofiqul Faradiis Muhamad Izwan Aiman