Meutia Praba Wastu Djati Kumala
Universitas Negeri Surabaya

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Analisis Proporsi Dan Konsistensi Anggaran Ruang Terbuka Hijau Dalam APBD Kota Surabaya Melalui Perspektif Green Budgeting Meutia Praba Wastu Djati Kumala; Eka Putri Is Adiyah
Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology Vol. 4 No. 2 (2026): Maret - Juni
Publisher : PT Ilmu Data Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijmst.v4i2.9675

Abstract

Penelitian ini menganalisis proporsi dan konsistensi anggaran Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam APBD Kota Surabaya periode 2021–2025 menggunakan kerangka green budgeting. Permasalahan utama yang dikaji ialah sejauh mana peningkatan program dan kebijakan RTH yang mencakup revitalisasi taman, Ruang Terbuka Hijau Bersama (RTHB), serta program perlindungan penghijauan, diikuti oleh konsistensi dan prioritas alokasi anggaran yang memadai dalam APBD. Proporsi diukur melalui dua indikator: (1) persentase anggaran RTH terhadap total belanja daerah, dan (2) persentase terhadap total belanja urusan lingkungan hidup. Konsistensi dianalisis melalui tiga dimensi: tren alokasi antarwaktu, koefisien variasi (CV), dan deviasi realisasi dari pagu yang ditetapkan. Data bersumber dari dokumen resmi APBD Kota Surabaya 2021–2025, RPJMD Kota Surabaya 2021–2026, dan RKPD tahun berjalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa total APBD Kota Surabaya meningkat dari Rp10,40 triliun (2022) menjadi Rp12,35 triliun pada P-APBD 2025. Namun demikian, proporsi anggaran RTH terhadap total APBD rata-rata hanya berkisar 0,85–1,24 persen, dengan nilai koefisien variasi (CV) pagu sebesar 24,8 persen yang mengindikasikan konsistensi alokasi kategori sedang-rendah. Ditemukan kesenjangan struktural antara komitmen kebijakan yang tertuang dalam RPJMD—yang menetapkan target peningkatan luas RTH publik—dengan realisasi fiskal yang bersifat volatil dan tidak meningkat secara proporsional seiring pertumbuhan APBD. Penelitian merekomendasikan penerapan mekanisme green tagging, penetapan ambang batas fiskal minimal RTH dalam RPJMD, serta penguatan kapasitas OPD pelaksana dalam perencanaan dan eksekusi anggaran.