Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Komparatif Hukum Positif Indonesia Dan Turki) Arsy Lutfi’ta; Eko Hidayat; Rudi Santoso
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 15 No. 2 (2026): Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam
Publisher : Muhammadiyah University of Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqsd.v15i2.32063

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan persoalan hak asasi manusia yang terus terjadi dan berdampak serius terhadap perempuan dan anak sebagai kelompok yang paling rentan. Meskipun berbagai instrumen hukum telah dibentuk untuk menangani kekerasan dalam rumah tangga, efektivitas perlindungan korban masih dipengaruhi oleh perbedaan sistem hukum dan mekanisme penegakan hukum di setiap negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia dan Turki. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan hukum. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak, sedangkan bahan hukum sekunder berasal dari buku, jurnal ilmiah, dan laporan internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia dan Turki sama-sama mengakui kekerasan dalam rumah tangga sebagai pelanggaran hak asasi manusia serta memberikan perlindungan hukum bagi korban. Namun, Turki memiliki sistem perlindungan yang lebih terintegrasi melalui perintah perlindungan darurat, rumah aman, dan layanan pendampingan multidisipliner. Sementara itu, Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup komprehensif, tetapi masih menghadapi kendala implementasi, akses korban terhadap layanan, dan koordinasi antar lembaga. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada analisis komparatif antara sistem perlindungan hukum Indonesia dan Turki yang dikaji melalui perspektif Victim Protection Theory dan maqāṣid al-syarī‘ah untuk menilai efektivitas perlindungan terhadap perempuan dan anak korban KDRT. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan mekanisme perlindungan berbasis korban dan layanan terpadu menjadi agenda penting dalam pengembangan sistem perlindungan hukum di Indonesia. Temuan penelitian ini berimplikasi pada pentingnya reformasi kebijakan perlindungan korban melalui penguatan mekanisme perlindungan darurat, integrasi layanan multidisipliner, serta pengembangan model perlindungan yang lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga.   Kata Kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perlindungan Hukum, Perempuan dan Anak, Hukum Perbandingan, Maqāṣid al-Syarī‘ah.
Persepsi Komisi Fatwa MUI Provinsi Lampung Terhadap Mahar Uang Digital (Bitcoin) Dalam Perspektif Maqasid Syari’ah Tri Bekti Ajeng Ngayomi; Eko Hidayat; Herlina Kurniati
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 15 No. 2 (2026): Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam
Publisher : Muhammadiyah University of Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqsd.v15i2.31930

Abstract

Penelitian ini membahas persepsi Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung terhadap penggunaan Bitcoin sebagai mahar dalam perkawinan Islam dalam perspektif Maqāṣid Syarī'ah. Perkembangan cryptocurrency sebagai aset digital memunculkan persoalan hukum baru mengenai keabsahan dan kelayakannya sebagai mahar. Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji status hukum cryptocurrency sebagai aset digital maupun instrumen investasi, kajian mengenai persepsi lembaga fatwa daerah terhadap penggunaan Bitcoin sebagai mahar dalam perspektif Maqāṣid Syarī'ah masih terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis perbedaan pandangan di internal Komisi Fatwa MUI Provinsi Lampung serta mengkajinya berdasarkan perspektif Maqāṣid Syarī'ah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan melalui pendekatan normatif-teologis dan konseptual. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis berdasarkan prinsip-prinsip Maqāṣid Syarī'ah. Hasil penelitian menunjukkan adanya dua kecenderungan pandangan, yaitu pendekatan protektif yang tidak merekomendasikan penggunaan Bitcoin sebagai mahar karena volatilitas nilainya berpotensi menimbulkan gharar, serta pendekatan akomodatif yang membolehkan penggunaannya selama jumlah, nilai, dan kesepakatan para pihak terpenuhi. Dalam perspektif Maqāṣid Syarī'ah, pendekatan protektif berorientasi pada prinsip ḥifẓ al-māl, ḥifẓ al-nasl, dan sadd al-dharī'ah, sedangkan pendekatan akomodatif bertumpu pada prinsip maṣlaḥah dan taysīr. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis empiris terhadap persepsi Komisi Fatwa MUI Provinsi Lampung mengenai penggunaan Bitcoin sebagai mahar melalui perspektif Maqāṣid Syarī'ah. Penelitian ini diharapkan memperkaya kajian hukum keluarga Islam kontemporer serta menjadi referensi bagi pengembangan fatwa terkait penggunaan aset digital dalam akad perkawinan. Kata Kunci: Cryptocurrency; Bitcoin sebagai Mahar; Maqasid Syariah; Persepsi Fatwa MUI Provinsi Lampung.