Kurnia Gischa Tristiya
Department Administrasi Publik, Universitas Negeri Yogyakarta, Jl. Colombo No.1, Karang Malang, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Implementasi Program Makan Bergizi Gratis: Studi Kasus di Kota Yogyakarta Kurnia Gischa Tristiya; Ashilly Achidsti
JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 11, No 1 (2026): Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jiip.v11i1.30499

Abstract

Penelitian ini mengkaji implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Yogyakarta. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh munculnya kasus keracunan massal para siswa dengan melihat berbagai tantangan pelaksanaan. Meskipun berbagai studi penelitian sebelumnya telah membahas Program MBG, khususnya pada kasus keracunan, kajian tersebut umumnya menitikberatkan pada tinjauan hukum sehingga belum terdapat penelitian yang mengungkapkan implementasi kebijakan menggunakan perspektif struktural dan kelembagaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Identifikasi dilakukan dengan pendekatan teori George C. Edward III, yakni faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program MBG di Kota Yogyakarta belum sepenuhnya mencerminkan efektivitas kebijakan publik, di mana kesiapan seluruh stakeholders dan struktur pelaksana belum dijalankan secara optimal. Penelitian ini menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terkait implementasi program MBG karena kepercayaan masyarakat sangat krusial bagi pelaksanaan pemerintahan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya intervensi kebijakan yang terfokus pada peningkatan komunikasi antar stakeholders di setiap forum evaluasi berkala, audit laporan keuangan berkala, penempatan SDM sesuai kompetensi, melakukan pendekatan bottom-up dalam pengambilan keputusan, penyusunan SOP yang terintegrasi antar wilayah, serta pembagian kewenangan yang terstruktur.