Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL SEBAGAI STRATEGI MENGURANGI PENGANGGURAN AKIBAT URBANISASI DI WILAYAH PINGGIRAN PERKOTAAN (Studi Kasus: Kelurahan Katulampa Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor) Ratu Desy Savitri
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 6 No. 1 (2026): Juni 2026
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Tulisan ini mengkaji permasalah pengangguran sebagai dampak dari isu strategis perkotaan yakni urbanisasi. Fokus penulisan adalah pada strategi Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) berbasis klaster guna mengatasi pengangguran di wilayah pinggiran Kota Bogor, yakni Kelurahan Katulampa. Dipilihnya Kelurahan Katulampa karena berada di wilayah Timur terluar Kota Bogor dan terletak di titik strategis lintasan pergerakan ekonomi nasional. Selain itu, wilayah administrasi Kelurahan Katulampa disentuh oleh rencana proyek pembangunan infrastruktur strategis nasional. Tujuan kajian adalah merumuskan, menganalisis beberapa alternatif kebijakan untuk memperoleh satu rekomendasi kebijakan yang paling tepat untuk memberdayakan ekonomi masyarakat di Kelurahan Katulampa. Pendekatan yang digunakan untuk menganalisa permasalahan adalah metode deskriptif kualitatif. Data yang dianalisa adalah data sekunder berupa data statistik, baik tabel, gambar atau grafik, dan hasil pengamatan visual di lapangan dan media informasi digital dan non digital. Landasan teoritis dan hukum yang digunakan adalah pernyataan-pernyataan teoritis, kajian dan jurnal, serta kebijakan yang terkait dan mendukung analisa guna memperoleh solusi terhadap rumusan masalah. Kebijakan terpilih yang direkomendasikan adalah menyusun perencanaan jangka menengah bagi Pengembangan Ekonomi Lokal berbasis 3 klaster yakni UMKM, kampung tematik, dan pariwisata. Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) berbasis klaster yang berhasil akan berdampak pada meningkatnya penghasilan dan mendorong ekonomi lokal, mendorong pemerintah membuat kebijakan yang membuka akses pasar lebih luas, mendorong terbukanya akses permodalan bagi para pelaku usaha, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dan pembangunan infrastruktur yang mendukung perluasan akses pasar dan efisiensi produk