Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Praktik Pembagian Harta Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Sengketa Kewarisan (Studi Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas) Muhammad Arsad; Syaikhu; Rafik Patrajaya
Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian Vol. 6 No. 2 (2026): Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ejpp.v6i2.1443

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pembagian harta waris yang dilakukan sebelum pewaris meninggal di Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas, serta mengkaji harmonisasinya dengan hukum Islam, khususnya faraidh dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Metode yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara terhadap subjek dan informan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembagian harta dilakukan secara terbuka, berdasarkan kesepakatan bersama, dan tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Secara normatif, praktik tersebut tidak sesuai dengan ketentuan faraidh maupun KHI yang mensyaratkan kematian sebagai sebab pewarisan. Namun, dalam perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, praktik ini mengandung kemaslahatan berupa pencegahan konflik, menjaga keharmonisan keluarga, dan memberikan kepastian hukum secara sosial. Praktik tersebut dapat dikategorikan sebagai al-maṣlaḥah al-mursalah selama tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan dilakukan atas dasar kerelaan seluruh ahli waris. Harmonisasi dapat dilakukan dengan mengkonstruksikan praktik tersebut sebagai hibah, sehingga tetap sejalan dengan syariat Islam. Selain itu, diperlukan edukasi hukum, transparansi, serta pencatatan resmi untuk meminimalisir potensi mafsadat di masa mendatang. Dengan demikian, integrasi antara hukum Islam dan praktik lokal dapat mewujudkan keadilan substantif dan kemaslahatan sosial.
Konstruksi Keabsahan As-Sulh Dalam Pembagian Waris Melalui Otoritas Kakak Tertua di Desa Jaya Karet Kabupaten Kotawaringin Timur Radiatus Sholehah; Syaikhu Syaikhu; Rafik Patrajaya
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 6 No. 4 (2026): September 2026
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Islamic inheritance law governs property distribution through faraid provisions understood by the community, yet in Jaya Karet Village, Mentaya Hilir Selatan District, East Kotawaringin Regency, this authority has been taken over by the eldest sibling through two patterns: open deliberation and single authority. This study describes compliance practices toward the eldest sibling in inheritance division and analyzes the legitimacy of both patterns under Islamic inheritance law. The method used is qualitative empirical-legal research with a socio-legal approach, through interviews with heirs and religious figures from several families. Findings show the open deliberation pattern produces sincere compliance grounded in consent (ridha), aligned with sulh and maqashid al-syariah, while the single authority pattern produces superficial compliance driven by reluctance and fear of the “disobedient” stigma, contradicting justice and consent. In conclusion, legitimacy of inheritance division cannot be judged solely from a peaceful outcome but from the openness of the deliberation process. These findings suggest that religious leaders should play a more proactive role in monitoring family deliberations and facilitating written agreements to secure legal certainty for all heirs