<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses transisi status Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada PT Pelita Trans Kalbar serta implikasinya terhadap audit kepatuhan pajak. Permasalahan utama dalam penelitian ini muncul ketika perusahaan beralih dari sistem pembukuan sederhana sebagai entitas non-PKP menuju kewajiban perpajakan yang lebih kompleks, khususnya dalam pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11%. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen perpajakan perusahaan. Proses analisis dilakukan dengan mengacu pada Teori Keagenan, Slippery Slope Framework, dan Theory of Planned Behavior untuk memahami keterkaitan antara pengawasan, kepercayaan, dan perilaku kepatuhan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transisi menuju status PKP menimbulkan sejumlah tantangan administratif, antara lain kesalahan dalam penggunaan e-Faktur, keterlambatan pelaporan, keterbatasan literasi perpajakan staf, serta ketergantungan perusahaan pada konsultan pajak. Selain itu, penerapan PPN 11% juga menimbulkan resistensi dari sebagian mitra usaha karena berdampak pada kenaikan harga jasa. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan transisi PKP tidak hanya ditentukan oleh pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga memerlukan penguatan kompetensi internal, perbaikan sistem administrasi perpajakan, dan pendampingan teknis secara berkelanjutan. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur kepatuhan pajak dengan menempatkan transisi PKP sebagai fase kritis dalam pembentukan kepatuhan pajak perusahaan jasa ekspedisi.]]>
