<![CDATA[Pengundangan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 memicu transformasi fundamental dalam arsitektur kebijakan sosial-ekonomi nasional melalui pelembagaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Artikel ilmiah ini bertujuan untuk membedah secara holistik keselarasan formil dan substantif dari kebijakan nasional tersebut berdasarkan perspektif hukum publik, hukum keuangan negara, dan sosiologi hukum. Penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan sosio-legal ini berfokus pada lima pilar krusial: tata kelola dan kompleksitas penganggaran belanja negara, kemanfaatan sosiologis hukum terhadap redistribusi kesejahteraan ekonomi lokal, patologi kepatuhan (compliance) hukum mitra penyedia (vendor), evaluasi studi kasus kedaruratan nutrisi di lapangan, serta isu kontemporer penyediaan infrastruktur rantai pasok dingin. Hasil kajian menunjukkan bahwa pola sentralisasi fiskal di bawah Badan Gizi Nasional (BGN) memicu ketegangan yurisdiksional dengan asas otonomi daerah serta menciptakan risiko kriminalisasi bagi aparatur pelaksana akibat ketiadaan fleksibilitas anggaran operasional dalam menghadapi volatilitas harga komoditas lokal. Lebih lanjut, analisis kepatuhan membuktikan terjadinya fenomena ketidakpatuhan terpaksa (calculated non-compliance) dari para vendor mikro yang disebabkan oleh hambatan likuiditas keuangan akibat lambatnya sistem pembayaran termin birokrasi. Artikel ini merekomendasikan pembentukan kerangka hukum pengadaan khusus kedaruratan pemenuhan nutrisi serta skema pembiayaan supply chain financing yang inklusif untuk memitigasi disfungsi operasional di tingkat akar rumput.]]>
