Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Consumer Protection Challenges in In-House Installment Agreements within The Real Estate Sector Arya Sandi Yudha Libert; Yenny Eta Widyanti; Herlindah Herlindah
IBLAM LAW REVIEW Vol. 6 No. 2 (2026): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v6i2.675

Abstract

house installment schemes within Indonesia’s real estate sector. In-house financing, managed directly by developers without financial institution supervision, creates structural risks due to unequal bargaining power, weak regulatory oversight, and the absence of safeguards for consumer funds. The research aims to examine legal gaps in the current housing and consumer protection framework and to formulate a preventive regulatory model. Using normative legal research with a comparative approach, this study evaluates Indonesian regulations and compares them with India’s Real Estate Regulation and Development Act 2016. The findings indicate that the absence of mandatory fund segregation exposes consumers to significant risks of project failure and fund diversion. The study concludes that Indonesia should adopt a mandatory escrow account mechanism, similar to India’s model, requiring a substantial portion of consumer funds to be deposited in a supervised account and released based on verified construction progress. Such reform would strengthen accountability, transparency, and consumer protection.
Reformulation of Law Enforcement for the Transfer of LP2B Functions Based on a Community Empowerment Participation Model Rani Nurin Anjes Shinesti; Rachmad Syafa'at; Herlindah Herlindah
INTERNATIONAL JOURNAL ON LANGUAGE, RESEARCH AND EDUCATION STUDIES Vol 10, No 1 (2026): International Journal on Language, Research (Law) Education Studies
Publisher : State Islamic University of North Sumatra Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47006/ijlres.v10i1.29801

Abstract

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) menghadapi tantangan signifikan akibat perluasan pariwisata komersial, seperti konversi lahan ilegal menjadi objek wisata di Desa Pandesari, Kabupaten Malang. Studi sosial-hukum ini, dengan menggunakan pendekatan sosiologis-hukum, bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum, implikasi yang ditimbulkannya, dan merumuskan model ideal untuk penegakan hukum di masa mendatang. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum administratif terhenti pada tahap peringatan tertulis, sementara jalur peradilan pidana lumpuh total karena tidak aktifnya Unit Khusus Kepolisian Nasional (PPNS). Implikasi hukum dari konversi penggunaan lahan ini mengakibatkan semua izin komersial yang dikeluarkan di dalam zona perlindungan sawah menjadi batal demi hukum ( nietigheid van rechtswege ). Secara non-hukum, terjadi penurunan besar dalam produksi hortikultura (kubis turun 35,8% dan wortel 44,8%) dan kegagalan regenerasi petani, meskipun di sisi lain, hal ini meningkatkan pendapatan daerah, memicu dilema fiskal bagi birokrasi. Studi ini menyimpulkan bahwa mekanisme penegakan hukum represif konvensional telah gagal membendung konversi lahan secara bertahap. Oleh karena itu, direkomendasikan agar penegakan hukum direformasi melalui “Model Pemberdayaan Partisipasi atau Kontrol Warga ”. Model ini mengintegrasikan sanksi hukum dengan lima elemen masyarakat yang responsif sebagai pengawas aktif untuk menggeser posisi masyarakat dari tingkat manipulatif non-partisipatif menuju kerangka kemitraan murni dalam LP2B.