Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Menjadi Pemeran Konten Pornografi Secara Sukarela Perspektif Hak Anak Studi Kasus Putusan Nomor 70/Pid.Sus Anak/2025/PN LBP Bintang Alfina Wijayanti; Ickbal Hofifi Bairuroh Alfina
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 3 No. 3 (2026): JUNI
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v3i3.10856

Abstract

Perkembangan tindak pidana yang melibatkan anak di Indonesia semakin kompleks, termasuk keterlibatan anak sebagai pemeran konten pornografi melalui media digital. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum karena anak tidak hanya dipandang sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai individu yang masih berada dalam tahap perkembangan dan memiliki tingkat kerentanan tinggi. Dalam sistem peradilan pidana anak, perlindungan hak anak dan penerapan pidana penjara sebagai upaya terakhir (ultimum remedium) menjadi prinsip utama yang harus diutamakan. Namun, dalam praktiknya masih terdapat putusan yang menjatuhkan pidana penjara terhadap anak, seperti Putusan Nomor 70/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lbp.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang menjadi pemeran konten pornografi secara sukarela serta penerapan prinsip perlindungan hak anak dalam putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis menggunakan teori hak anak, teori ultimum remedium, dan teori keadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, namun penerapan pidana penjara dalam putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip perlindungan anak dan ultimum remedium. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan rehabilitatif dan pembinaan yang lebih mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.
Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Atas Manipulasi Data Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dalam Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) Rizqy Rahmansyah; Ilham Firmansyah; Bintang Alfina Wijayanti; Nanda Afaf Azzahra; Vivi Neiska Hendriana
Journal of Industrial Relations Studies Vol. 2 No. 1 (2026): Journal of Industrial Relations Studies Januari 2026
Publisher : DPPM Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jirs.v2i1.6437

Abstract

This study aims to examine the legal obligations of employers in implementing the Job Loss Guarantee Program (JKP) based on the provisions of applicable laws and regulations and analyze the form of legal protection for workers in cases of manipulation of BPJS Ketenagakerjaan participant data in the program. The research method used is a normative juridical method with a statutory approach, through a review of legal regulations governing the implementation of the JKP Program and the protection of workers' rights against manipulation of BPJS Ketenagakerjaan participant data. The results of the study indicate that manipulation of participant data, such as changing the employment relationship status from termination of employment (PHK) to resignation, is a violation of workers' rights that can result in administrative and criminal sanctions. Legal protection for workers who are harmed can be achieved through administrative data correction, industrial relations dispute resolution, and criminal legal proceedings in the event of data falsification