<![CDATA[Perkembangan tindak pidana yang melibatkan anak di Indonesia semakin kompleks, termasuk keterlibatan anak sebagai pemeran konten pornografi melalui media digital. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum karena anak tidak hanya dipandang sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai individu yang masih berada dalam tahap perkembangan dan memiliki tingkat kerentanan tinggi. Dalam sistem peradilan pidana anak, perlindungan hak anak dan penerapan pidana penjara sebagai upaya terakhir (ultimum remedium) menjadi prinsip utama yang harus diutamakan. Namun, dalam praktiknya masih terdapat putusan yang menjatuhkan pidana penjara terhadap anak, seperti Putusan Nomor 70/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lbp.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang menjadi pemeran konten pornografi secara sukarela serta penerapan prinsip perlindungan hak anak dalam putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis menggunakan teori hak anak, teori ultimum remedium, dan teori keadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, namun penerapan pidana penjara dalam putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip perlindungan anak dan ultimum remedium. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan rehabilitatif dan pembinaan yang lebih mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.]]>
