Zikha Pratiwi
Universitas Brawijaya

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Implementasi Prinsip Open Government dalam Platform Transportasi Digital Pemerintah: Studi Komparatif HUBNET dan LTA Singapore Valencia Dewi Kartika; Oroisa Valentino; Frevendo Aurel S.D; Zikha Pratiwi; Laila Nur Fahmita; Yuliana Efrencia Kaize; Perkasa Prabudihati Demetri
MERDEKA : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 3 No. 5 (2026): Juni
Publisher : PT PUBLIKASI INSPIRASI INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62017/merdeka.v3i5.8047

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip open government dalam platform transportasi pemerintahan dengan mengangkat studi kasus HUBNET di Indonesia dan sistem transportasi yang dikelola oleh Land Transport Authority (LTA) di Singapura. Open Government menekankan pada tiga prinsip utama, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif berbasis studi literatur dengan mengkaji berbagai sumber seperti jurnal, laporan resmi, dan dokumen kebijakan terkait kedua platform tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahwa platform HUBNET telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan, khususnya dalam hal integrasi data serta peningkatan efisiensi dalam pengelolaan transportasi. Di sisi lain, platform transportasi yangdikembangkan oleh Land Transport Authority (LTA) di Singapura memperlihatkan tingkat penerapan prinsip open government yang lebih matang. LTA menerapkan pendekatan yang berorientasi pada pengguna (user-centric), dengan menyediakan akses data yang terbuka, transparan, serta mudah diakses oleh masyarakat. Perbandingan antara HUBNET dan LTA mengindikasikan adanya perbedaan mendasar dalam paradigma pengelolaan platform digital yang digunakan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami praktik terbaik penerapan open government pada sektor transportasi serta menjadi referensi bagi pengembangan kebijakan transportasi berbasis digital yang lebih inklusif dan akuntabel.