<![CDATA[Tujuan – Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan dan strategi penguatan pemanfaatan Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dalam mendukung implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) di instansi pusat, khususnya Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Desain/metodologi/pendekatan – Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melalui wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Temuan – Hasil penelitian menunjukkan empat tantangan utama yang menyebabkan belum optimalnya integrasi hasil EKA dalam proses penganggaran, yaitu: keterbatasan kewenangan Subdirektorat Evaluasi Kinerja Penganggaran, belum optimalnya peran APIP dalam mengintegrasikan hasil EKA, rendahnya komitmen pimpinan K/L, serta inkonsistensi implementasi kebijakan reward and punishment. Keterbatasan penelitian – Penelitian ini terbatas pada instrumen evaluasi kinerja dalam kerangka PBK, sehingga belum mencakup indikator kinerja dan standar biaya. Informan terbatas pada lima narasumber internal Kementerian Keuangan (DJA dan Inspektorat Jenderal), bersifat lintas-seksi (cross-sectional), dan sebagian data dikumpulkan melalui observasi partisipatif selama magang penulis sehingga berpotensi menimbulkan bias kedekatan, meskipun telah dimitigasi melalui triangulasi dan member checking. Implikasi – Implikasi penelitian ini diharapkan dapat mendorong penguatan fungsi informasi kinerja sebagai alat pembelajaran, pengendalian, dan pertanggungjawaban dalam siklus anggaran yang lebih efektif dan akuntabel Kebaruan – Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menyoroti konteks instansi pusat, khususnya Direktorat Jenderal Anggaran, yang selama ini kurang dieksplorasi karena studi terdahulu lebih banyak berfokus pada perangkat daerah dan lembaga teknis operasional. Selain itu, penelitian ini menerapkan kerangka tiga fungsi penggunaan informasi kinerja (to learn, to steer and control, to give account) dari Van Dooren, Bouckaert, dan Halligan (2015) sebagai lensa untuk membedah akar tantangan integrasi EKA ke dalam PBK.]]>
