Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik
Muhammad Zuhal Qolbu Lathof
Universitas Sebelas Maret
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DALAM MEWUJUDKAN KOTA SURAKARTA RAMAH PESEPEDA Muhammad Zuhal Qolbu Lathof; . Achmad
Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik Vol 7, No 3: Desember
Publisher : Department of the Constitutional Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/respublica.v7i3.53740

Abstract

Penelitian ini menganalisis dan mengkaji tentang implementasi Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan dalam mewujudkan Kota Surakarta ramah pesepeda. Penelitian hukum ini menggunakan penelitian empiris yang bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analisis di Kota Surakarta. Sumber data yang diperoleh adalah sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara dan observasi. Penelitian ini menunjukkan hasil yang diperoleh bahwa dalam implementasi Peraturan Daerah tersebut Pemerintah Kota dalam hal ini Dinas Perhubungan masih belum sesuai dengan ketentuan peraturan tersebut dan hal itu dapat dilihat dari tidak ditindaklanjuti beberapa aturan pelaksana dalam hal ini Peraturan Wali Kota yang berkaitan dengan pesepeda yaitu Rencana Induk Jaringan Daerah dan Pemasangan Perlengkapan Jalan. Kemudian, metode yang digunakan dalam mewujudkan Kota Surakarta ramah pesepeda justru merujuk kepada aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementrian Perhubungan. Hambatan yang dihadapi adalah: 1) substansi Peraturan Daerah yang tidak jelas; 2) sumber daya manusia dalam hal ini mengenai pemahaman konsep yang masih bias dan keterbatasan waktu dan tenaga; 3) harmonisasi antar instansi yang masih belum sinergi; 4) Partisipasi masyarakat.
Co-Authors Achmad Achmad