<![CDATA[Negara Republik Indonesia mempunyai kewajiban untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak asasi manusia (HAM) seluruh Warga Negara Indonesia. Hak tersebut termasuk hak bagi kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas. Demi menjamin tercapainya standar hidup yang layak bagi penyandang disabilitas, maka diperlukan adanya perlindungan sosial, salah satunya dengan menjamin hak atas akses pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas. Namun kenyataannya, fasilitas pelayanan kesehatan belum secara optimal mewujudkan persamaan kesempatan dalam mengakses layanan kesehatan antara penyandang disabilitas dengan masyarakat yang lain. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan perlindungan sosial terhadap hak atas akses pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas dan kendala yang dihadapi. Jenis penelitian yang digunakan pada artikel ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah mengakomodir hak atas akses pelayanan kesehatan terkait persyaratan bangunan, tenaga kesehatan yang kompeten bagi penyandang disabilitas dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Namun masih ditemui fasilitas pelayanan kesehatan yang bangunan dan pelayanannya belum ramah disabilitas. Oleh karena itu, pengelola fasilitas pelayanan kesehatan diharapkan mematuhi dan menjalankan peraturan perundang-undangan mengenai fasilitas pelayanan kesehatan yang ramah disabilitas dengan mempertimbangkan skala prioritas pada fasilitas pelayanan kesehatan tersebut. Para pemohon izin operasional dihimbau agar sebelum membangun fasilitas pelayanan kesehatan sebaiknya melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, khususnya dinas kesehatan sehingga mampu menciptakan fasilitas pelayanan kesehatan yang ramah bagi para penyandang disabilitas.]]>
