Garuda - Garba Rujukan Digital

PENERAPAN HUKUM PIDANA PADA PENYIDIKAN KEPOLISIAN UNTUK MENANGGULANGI KEJAHATAN CYBER-TERRORISM Argastya, Alfendo Yefta; Supanto, '
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 11, No 1 (2022): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v11i1.67425

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum pidana dalam mengakomodasi kejahatan cyber-terrorism di Indonesia serta penerapan hukum pidana yang dilakukan kepolisian dalam proses penyidikan untuk menangani kejahatan cyber-terrorism. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, bersifat perspektif dengan menggunakan bahan hukum primer maupun sekunder yang dianalisis dengan metode penalaran logika deduktif. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Untuk penunjang bahan hukum, dilakukan wawancara dengan pihak Subdit V/Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah. Hasil penelitian diperoleh bahwa tindak pidana cyber-terrorism belum dirumuskan ke dalam peraturan perundang- undangan. Dalam mengantisipasi tindak pidana cyber-terrorism penyidik menggunakan instrumen hukum UU ITE dan UU Terorisme. Dalam penelitian ini juga dilakukan inventarisasi instrumen hukum yakni KUHP, UU Pendanaan Terorisme, dan UU Telekomunikasi. Tetapi instrumen tersebut tidak bisa diterapkan pada tindak pidana cyber-terrorism. Penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana cyber-terrorism menggunakan instrumen hukum UU ITE dan UU Terorisme dalam jangka waktu sementara.Kata Kunci: Cyber-terrorism, Penyidikan, Pengaturan Hukum Pidana, Penerapan Hukum Pidana oleh Penyidik.Abstract: This research aims to determine the regulation of criminal law in accommodating cyber-terrorism crimes in Indonesia and the application of criminal law by the police in the investigation process to deal with cyber-terrorism crimes. This research is a normative legal research, with a perspective using primary and secondary legal materials which are analyzed using deductive logic reasoning methods. The technique of collecting legal materials used is literature study. To support legal material, interviews were conducted with the SubDirectorate V/Siber of the Directorate of Special Criminal Investigation at the Central Java Police. The results showed that the crime of cyber-terrorism has not been formulated into legislation. In anticipating criminal acts of cyber-terrorism, investigators use the legal instruments of the ITE Law and the Terrorism Law. In this study, an inventory of legal instruments was also carried out, namely the Criminal Code, the Terrorism Financing Act, and the Telecommunications Law. However, this instrument cannot be applied to criminal acts of cyber-terrorism. Investigators in conducting investigations into criminal acts of cyber-terrorism use the legal instruments of the ITE Law and the Terrorism Law for a temporary period.Keywords: Cyber-terrorism, Investigation, Criminal Law Regulation, Application of Criminal Law by Investigators

TINJAUAN HUKUM PIDANA DALAM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PERANGKAT PONSEL PINTAR BERTEKNOLOGI 4G/LTE BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 65/M-IND/PER/7/2016 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PENGHITUNGAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN MAHENDRA PUTRA, DENNY; Supanto, '
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 6, No 2 (2017): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v6i2.47737

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan impor masuknya perangkat ponsel pintar berteknologi 4G/LTE di Indonesia baik dari segi perundang-undangan, pemidanaan, dan implementasinya berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 65/M-IND/PER/7/2016 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif, bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode analisis bahan hukum menggunakan metode deduksi. Berdasarkan dari hasil penelitian, regulasi terkait dengan ketentuan impor perangkat ponsel pintar berteknologi 4G/LTE masih tidak sejalan dengan realita yang ada di masyarakat, hal ini ditunjukkan dengan masih beredarnya perangkat ponsel pintar berteknologi 4G/LTE yang tidak memenuhi sertifikasi Tingkat Kandungan Dalam Negeri masih dijual bebas di pasar Indonesia. Penelitian ini juga mengemukakan sebab-sebab mengapa masih banyaknya perangkat ponsel pintar berteknologi 4G/LTE yang tidak lolos sertifikasi tingkat kandungan dalam negeri yang beredar di pasar Indonesia.Kata kunci: konsumen, perlindungan konsumen, ponsel pintar berteknologi 4G/LTE, Tingkat Kandungan Dalam NegeriAbstractThis study aims to find out whether the regulation of importing 4G/LTE smartphones in Indonesia, both in terms of legislation, punishment arrangements, and their implications based of the minister of industrial regulation number 65/M-IND/PER/7/2016 about terms and procedures for calculation of domestic components. This study includes in normative legal research. The study approach used in this research is the approach of legislation. Legal materials that were used are primary legal materials and secondary legal materials. The method of analysis of legal materials using the method of deduction. Based on the results of this study, regulations related on import provision of 4G/LTE smartphones, still not in line with the reality that exists in society, it indicated with 4G/LTE smartphones that do not meet the Domestic Contents Certification is still sold freely in the Indonesian market . This study also explains causes why 4G/LTE smartphones that not pass the domestic components regulation still circulating in the Indonesian market.Keyword: consumers, consumer protections, 4G/LTE smartphones, level of domestic components

TINJAUAN HUKUM PIDANA DALAM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PERANGKAT PONSEL PINTAR BERTEKNOLOGI 4G/LTE BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 65/M-IND/PER/7/2016 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PENGHITUNGAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Putra, Denny Mahendra; Supanto, '
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 7, No 1 (2018): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v7i1.40583

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan impor masuknya perangkat ponsel pintar berteknologi 4G/LTE di Indonesia baik dari segi perundang-undangan, pemidanaan, dan implementasinya berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 65/M-IND/PER/7/2016 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif, bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundangundangan. Bahan hukum menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode analisis bahan hukum menggunakan metode deduksi. Berdasarkan dari hasil penelitian, regulasi terkait dengan ketentuan impor perangkat ponsel pintar berteknologi 4G/LTE masih tidak sejalan dengan realita yang ada di masyarakat, hal ini ditunjukkan dengan masih beredarnya perangkat ponsel pintar berteknologi 4G/LTE yang tidak memenuhi sertifikasi Tingkat Kandungan Dalam Negeri masih dijual bebas di pasar Indonesia. Penelitian ini juga mengemukakan sebab-sebab mengapa masih banyaknya perangkat ponsel pintar berteknologi 4G/LTE yang tidak lolos sertifikasi tingkat kandungan dalam negeri yang beredar di pasar Indonesia.Kata kunci: Konsumen, Perlindungan Konsumen, Ponsel Pintar Berteknologi 4G/LTE, Tingkat Kandungan Dalam NegeriAbstractThis study aims to find out whether the regulation of importing 4G/LTE smartphones in Indonesia, both in terms of legislation, punishment arrangements, and their implications based of the minister of industrial regulation number 65/M-IND/PER/7/2016 about terms and procedures for calculation of domestic components. This study includes in normative legal research. The study approach used in this research is the approach of legislation. Legal materials that were used are primary legal materials and secondary legal materials. The method of analysis of legal materials using the method of deduction. Based on the results of this study, regulations related on import provision of 4G/LTE smartphones, still not in line with the reality that exists in society, it indicated with 4G/LTE smartphones that do not meet the Domestic Contents Certification is still sold freely in the Indonesian market . This study also explains causes why 4G/LTE smartphones that not pass the domestic components regulation still circulating in the Indonesian market.Keywords: Consumers, Consumer Protections, 4G/LTE smartphones, Level of Domestic Components

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMALSUAN MEREK HELM SEBAGAI TINDAK PIDANA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Hanuka, Kelvin; Supanto, '
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 9, No 3 (2020): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v9i3.47409

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis faktor yang mendorong produsen, pedagang dan konsumen untuk memproduksi atau menjual atau menggunakan helm dengan merek palsu. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa modus operandi para pelaku kejahatan pemalsuan merek helm di Surakarta dilakukan dari produsen helm dengan merek palsu dan dari pedagang yang memalsukan merek helm yang dijualnya dengan cara menjual produk merek helm palsu dengan perbuatan yang berbeda-beda, menjual merek helm palsu dengan tidak mengetahui bahwa adanya barang yang dijualnya palsu, barang yang dijualnya merupakan barang asli namun pada kenyataanya pada helm “INK” palsu ini jika tidak suka dengan mereknya dapat diberi merek lain ataupun dijual tanpa merek namun dengan harga tetap sama dengan alasan karena memang harga dia belinya sama baik yang polos tanpa merek ataupun dengan stiker terpisah yang belum ditempel.Kata kunci : Merek; Helm; dan Modus Operandi. AbstractThe research aims to know, review, and analyse factors that encourage manufacturers, merchants and consumers to produce or sell or use helmets with counterfeit brands. The research methods used are empirical, legal research, which is descriptive analytical. The results of this study stated that the method of procedure perpetrators of counterfeiting helmets brand in Surakarta is carried out from helmet manufacturers with a fake brand and from traders who falsify the helmet brand sold by selling counterfeit helmet brand products With different deeds, sell a counterfeit helmet brand by not knowing that the existence of goods sold counterfeit, goods sold are genuine goods but in fact in the helmet “INK” this fake if you do not like the brand can be given another brand or sold without a brand but with the price remains the same as the reason because it is the price he bought is either a plain without a brand or with a separate sticker that has not been pasted.Keywords : Brand; Helmet; and Method of Procedure.

KRITERIA SEBAGAI TINDAK PIDANA TEKNOLOGI INFORMASI MENGENAI UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL Umam, Riza Choirul; Supanto, '
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 11, No 1 (2022): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v11i1.67440

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum pidana mengenai tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial dan untuk mengetahui kriteria tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial serta penerapannya dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor. 828/Pid.Sus/2020/PN Dps. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum sekundernya berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan bahwa pengaturan hukum pidana mengenai tindak pidana ujaran kebencian tetap diatur dalam KUHP dan ketentuan-ketentuan pidana lainnya di luar KUHP dengan memperhatikan penjelasan mengenai pengertian ujaran kebencian (hate speech) yang ada didalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang ujaran kebencian (hate speech), sehingga pengaturan mengenai ujaran kebencian (hate speech) yang ada dalam Surat Edaran Kapolri tersebut dapat menyesuaikan peraturan yang ada pada KUHP dan di luar KUHP. Sedangkan kriteria tindak pidana ujaran kebencian dapat merujuk pada unsur-unsur Pasal 28 ayat (2) Jo pasal 45A ayat (2) UU ITE. Berdasarkan kriteria tersebut penerapan hukum pidana dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor. 828/Pid.Sus/2020/PN Dps sudah tepat dimana dalam putusan tersebut telah terpenuhinya semua unsur tindak pidana ujaran kebencian di media sosial.Kata kunci: Pengaturan dan Penerapan Hukum Pidana, Cybercrime, Ujaran Kebencian, Media SosialAbstract: The purpose of this study was to determine the criminal law regulation regarding the crime of hate speech through social media and to determine the criteria for the crime of hate speech through social media and its application in the Denpasar District Court decision No. 828/Pid.Sus/2020/PN Dps. In this study, the author uses normative legal research which is carried out by examining library materials or secondary data consisting of primary legal materials and secondary legal materials related to hate speech crimes through social media. The primary legal materials consist of legislation, official records, or minutes in the making of legislation and court decisions. Secondary legal materials are all publications on law that are not official documents which include textbooks, legal dictionaries, legal journals, and commentaries. Based on the results of the research and discussion, it is concluded that the criminal law regulation regarding the crime of hate speech is still regulated in the Criminal Code and other criminal provisions outside the Criminal Code by taking into account the explanation of the meaning of hate speech contained in the Circular Letter of the Chief of Police Number SE/06/X/2015 regarding hate speech, so that the regulation regarding hate speech is in the Circular of the Chief of Police can adjust the existing regulations in the Criminal Code and outside the Criminal Code. While the criteria for hate speech crimes can refer to the elements of Article 28 paragraph (2) in conjunction with Article 45A paragraph (2) of the ITE Law. Based on these criteria the application of criminal law in the decision of the Denpasar District Court Number. 828/Pid.Sus/2020/PN Dps is correct where in the decision all elements of the crime of hate speech on social media have been fulfilled.Keywords: Regulation and Application of Criminal Law, Cybercrime, Hate Speech, Social Media

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search