<![CDATA[Abstrak Tujuan dari penulisan hukum ini adalah mengetahui implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Grand Design Penanganan Overcrowded di Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Kelas I Surakarta dan hambatan dalam penerapan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Grand Design Penanganan Overcrowded di Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau non-doctrinal research (social legal research). Data penelitian ini meliputi bahan hukum yang terdiri dari primer dan sekunder. Bahan hukum primer merupakan data utama dalam penelitian ini sedangkan bahan hukum sekunder dan tersier digunakan untuk mendukung data primer. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah dengan menggunakan wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Grand Design Penanganan Overcrowded di Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta dalam jangka pendek dilakukan dengan remisi, pembebasan bersyarat dan pemidahan warga binaan ke lembaga pemasyarakat yang kapasitas hunian warga binaan lebih baik dari rumah tahanan asal. Hambatan dalam implementasi peraturan terbagi menjadi hambatan internal berupa sumber daya manusia yaitu masih ada petugas yang kurang memiliki kompentensi baik yang disebabkan oleh faktor usia maupun kurangnya pelatihan, keterbatasan sarana dan prasarana yang ada dalam Rumah Tahanan Negara itu sendiri dan hambatan eksternal yaitu harga tanah yang semakin naik, sehingga grand desain jangka menengah dan panjang menjadi sulit untuk dilakukan terutama berkaitan dengan pembangunan Rumah Tahanan baru.Kata Kunci : Overcrowded, Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Permasyrakatan, Warga Binaan PemasyarakatanAbstractThis thesis aims to discover the implementation of The Minister of Law and Human Rights regulation No. 11 of 2017 on The Grand Design of Overcrowded Federal Penitentiary and Correctional Education Institution treatment in The Level I Federal Penitentiary Surakarta and its problems (if any) in implementing it. This research is an empirical law research or non-doctrinal research (social legal research). This research uses lawful material which consists of primary and secondary data. The primary lawful material is the main data in this research while the secondary and tertiary lawful material is meant to support the primary data. This research uses interview, documentation, and literature review as the technique of collecting data. This research concludes that the short period of the implementation of The Minister of Law and Human Rights regulation No. 11 of 2017 on The Grand Design of Overcrowded Federal Penitentiary and Correctional Education Institution treatment in The Level I Federal Penitentiary Surakarta is applied through remission, parole, and transference of inmates to a better Federal Penitentiary and Correctional Education Institution. The problem to the implementation of the regulation is divided into internal problem in a form of human resources that still have the lack of competence due to age or lack of training factor, limited access and infrastructure of the Federal Penitentiary itself, and external problem in a form of the uprising land price that results the middle and long period of the Grand Design to be difficult to execute which mainly related to the construction of new Federal Penitentiary.Keywords: Correctional Education, Federal Penitentiary, Inmates and Overcrowded.]]>
