Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

PLTN Beriga-Gelasa Sebagai Jalan Keluar Transisi Energi: Kritik Berbasis Bukti Terhadap Penolakan Absolut Dan Model Pembangunan Nuklir Berkeadilan Hosea Alfandi Irawan
Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research Vol. 4 No. 2 (2026): April - Juni
Publisher : Institute of Advanced Knowledge and Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijim.v4i2.906

Abstract

Perdebatan mengenai rencana Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir di kawasan Beriga-Gelasa sering terjebak pada polarisasi antara dukungan teknokratis dan penolakan absolut. Artikel ini bertujuan menyusun argumen berbasis bukti bahwa energi nuklir layak dipertahankan sebagai opsi strategis transisi energi Bangka Belitung apabila dibangun melalui tata kelola keselamatan, keadilan ruang, dan manfaat lokal yang mengikat. Penelitian menggunakan studi pustaka dan analisis kebijakan dengan menelaah literatur tentang energy trilemma, just transition, risk governance, social acceptance, dan political economy of energy. Hasil kajian menunjukkan bahwa penolakan absolut terhadap nuklir cenderung lemah bila tidak menyajikan alternatif rendah karbon yang stabil, terjangkau, dan layak secara ruang bagi wilayah kepulauan. Namun, dukungan terhadap Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir juga tidak boleh bersifat tanpa syarat karena tapak pesisir memuat ruang kerja, identitas sosial, dan sumber ekonomi nelayan. Artikel ini menawarkan model Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir pro-rakyat berbasis bukti melalui audit tapak terbuka, pemetaan partisipatif ruang hidup nelayan, analisis dampak lingkungan yang substantif, perjanjian manfaat komunitas, monitoring independen, dan klausul penghentian bila indikator keselamatan serta keadilan tidak terpenuhi. Kesimpulannya, Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Beriga-Gelasa dapat menjadi instrumen transisi energi dan pembangunan pesisir apabila kelayakan teknologi dikunci oleh akuntabilitas sosial-ekologis.
Politik Prefiguratif dalam Tata Kelola Energi Terbarukan Komunitas: Indonesia Hosea Alfandi Irawan
Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research Vol. 4 No. 2 (2026): April - Juni
Publisher : Institute of Advanced Knowledge and Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijim.v4i2.1067

Abstract

Artikel ini menganalisis tata kelola energi terbarukan komunitas melalui teori politik prefiguratif. Masalah utama yang dibahas adalah lambatnya transisi energi daerah akibat ketergantungan pada energi fosil, perencanaan yang sentralistis, rendahnya kepemilikan warga, dan terbatasnya eksperimen kelembagaan di tingkat lokal. Tujuan artikel ini adalah menjelaskan relevansi politik prefiguratif bagi kebijakan energi daerah dan merumuskan model kebijakan publik partisipatoris untuk energi terbarukan berbasis komunitas. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka kualitatif dengan sintesis tematik terhadap artikel jurnal sepuluh tahun terakhir dan dokumen kebijakan energi Indonesia. Literatur dipilih berdasarkan keterkaitan dengan politik prefiguratif, demokrasi energi, energi komunitas, transisi energi Indonesia, dan kebijakan publik daerah. Hasil kajian menunjukkan bahwa politik prefiguratif dapat mengubah energi terbarukan dari proyek teknokratik menjadi praktik demokratis yang menghadirkan tujuan transisi dalam proses saat ini. Prinsip utamanya meliputi konsistensi antara cara dan tujuan, horizontalitas, kepemilikan komunitas, transparansi data, dan pembelajaran kelembagaan. Model kebijakan yang diajukan terdiri atas forum energi lokal, studi kelayakan sosial-teknis partisipatoris, koperasi atau dana manfaat komunitas, pelatihan tenaga lokal, audit sosial, dan evaluasi berbasis data. Model tersebut memberi perangkat awal bagi pemerintah daerah untuk menghubungkan target energi nasional dengan kebutuhan sosial warga. Artikel ini menyimpulkan bahwa transisi energi daerah membutuhkan teknologi rendah karbon sekaligus relasi politik baru antara pemerintah, warga, PLN, komunitas, dan aktor pasar.
Dilema Transisi Energi Bersih Indonesia: Elektrifikasi dan Tenaga Nuklir Dalam Ekonomi Politik Hosea Alfandi Irawan
Jurnal Multidisiplin West Science Vol 5 No 08 (2026): Jurnal Multidisiplin West Science
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jmws.v5i08.3684

Abstract

Artikel ini mengkaji dilema transisi energi bersih di Indonesia dengan menempatkan elektrifikasi dan tenaga nuklir dalam kerangka ekonomi politik. Masalah utamanya bukan hanya apakah Indonesia memiliki teknologi yang memadai untuk mendekarbonisasi sektor listriknya, tetapi bagaimana kekuasaan, kepentingan dan institusi membentuk rentang opsi kebijakan. Dengan menggunakan pendekatan konseptual kualitatif yang didasarkan pada tinjauan pustaka dan analisis dokumen, artikel ini mengaitkan tiga konsep: ekonomi politik, posisi petahana, dan trilema energi. Analisis tersebut menunjukkan bahwa transisi kelistrikan Indonesia terhambat oleh ketergantungan pada batu bara, konsentrasi kekuasaan kelembagaan secara vertikal, serta kompromi kebijakan yang memprioritaskan keamanan energi dan keterjangkauan biaya daripada dekarbonisasi struktural. Perluasan energi terbarukan tetap penting, namun sifatnya yang intermiten dan kendala pengadaan membatasi kemampuannya untuk menggantikan batu bara sebagai sumber beban dasar yang stabil dalam jangka pendek. Dalam konteks ini, tenaga nuklir diposisikan bukan sekadar sebagai solusi teknologi, melainkan sebagai opsi strategis yang berpotensi mengganggu dominasi energi fosil sekaligus mendukung elektrifikasi skala besar. Artikel ini berpendapat bahwa pengembangan tenaga nuklir hanya akan memiliki makna politik jika tertanam dalam tata kelola yang transparan, lembaga keselamatan yang kredibel, akuntabilitas publik, dan strategi industri jangka panjang.
Pendidikan Lingkungan Berbasis Pertanian untuk Penguatan Ecological Citizenship Peserta Didik di Tengah Dampak Pertambangan di Kepulauan Bangka Belitung Frans Tory Damara Pradipta; Hosea Alfandi Irawan; Enda Maharani
Jurnal Ilmu Pendidikan Vol. 2 No. 2 (2025): Jurnal Ilmu Pendidikan
Publisher : CV Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jip.v2i2.2850

Abstract

Penelitian ini membahas pendidikan lingkungan berbasis pertanian sebagai pendekatan untuk memperkuat ecological citizenship peserta didik di tengah dampak pertambangan timah di Kepulauan Bangka Belitung. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis kepustakaan melalui penelaahan artikel ilmiah dan dokumen pendukung mengenai pendidikan lingkungan, pendidikan kewarganegaraan, pertanian berkelanjutan, serta kondisi lingkungan wilayah pertambangan. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menginterpretasikan temuan berdasarkan keterkaitan antara persoalan ekologis, pengalaman pertanian, dan tanggung jawab kewarganegaraan. Hasil kajian menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan memberikan tantangan terhadap kualitas dan pemanfaatan lahan, sementara pertanian dapat digunakan sebagai konteks pembelajaran yang dekat dengan kehidupan peserta didik. Kegiatan seperti penanaman, pengelolaan kebun sekolah, pengamatan tanah dan air, serta pemanfaatan bahan organik dapat memberikan pengalaman ekologis secara langsung. Pendidikan lingkungan berbasis pertanian berpotensi memperkuat pengetahuan, kepedulian, tanggung jawab, dan partisipasi peserta didik dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan pertanian lokal.
Konflik Plasma Sawit dan Politik Klientelisme di Desa Tanjung Labu Pulau Lepar Hosea Alfandi Irawan; Robing Robing
Journal of Politics and Democracy Vol. 5 No. 1 (2025): Journal of Politics and Democracy (September)
Publisher : Indonesian Democracy Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61183/polikrasi.v5i1.105

Abstract

This study examines the agrarian conflict in Tanjung Labu Village, Lepar Island, triggered by the oil palm company’s unfulfilled obligation to provide 20 percent of plantation land as plasma since 2001. What initially emerged as an agrarian justice issue has gradually shifted into a political instrument repeatedly mobilized in village head elections. Using a qualitative case study approach, data were collected through in-depth interviews, observation, and document analysis. The findings reveal that the plasma issue has been systematically politicized as an electoral commodity. Village head candidates employ the promise of plasma to attract community support, yet once elected they tend to soften their stance and even accommodate corporate interests. This recurring pattern highlights the operation of clientelistic politics at the village level, where promises of land redistribution are reduced to symbolic capital without substantive realization. The agrarian politics framework explains the structural inequalities underlying the conflict, while clientelism theory and the concept of local elites elucidate how the plasma issue is mediated and reproduced within the logic of village politics. The study concludes that the plasma conflict in Tanjung Labu is not merely a symptom of failed agrarian policy but has been institutionalized as a political asset that stabilizes elite power while obstructing substantive conflict resolution.