<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran bantuan pemerintah di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Bukit Harapan Manado, dengan mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran di LKSA Bukit Harapan telah dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, meskipun masih terdapat beberapa kendala dalam praktik pelaporan dan pencatatan yang belum terdigitalisasi secara menyeluruh. Transparansi dianalisis melalui empat indikator utama, yaitu publikasi informasi anggaran, kriteria penerima bantuan, mekanisme pengaduan publik, dan keterbukaan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LKSA Bukit Harapan belum sepenuhnya menjalankan kewajiban publikasi informasi anggaran secara terbuka kepada masyarakat. Kriteria penerima bantuan telah ditetapkan secara administratif, namun tidak disosialisasikan secara luas melalui media publik. Selain itu, mekanisme pengaduan publik belum tersedia secara formal, sehingga masyarakat tidak memiliki sarana untuk menyampaikan kritik atau laporan. Sementara itu, data penerima dan penggunaan bantuan disimpan dalam dokumen internal dan hanya dapat diakses oleh pihak berwenang, tanpa publikasi terbuka. Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan transparansi masih terbatas pada aspek administratif, dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keterbukaan publik dalam pengelolaan dana bantuan]]>
