Septiana Dwi Nurmala
Universitas Lampung

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Kualitas Lingkungan dan Struktur Ekonomi Pertambangan: Analisis Cluster 34 Provinsi di Indonesia Septiana Dwi Nurmala; Zulfa Emalia
Indonesian Journal of Economics Management and Accounting Vol. 3 No. 2 (2026): IJEMA - Februari 2026
Publisher : PT. INOVASI TEKNOLOGI KOMPUTER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengelompokkan provinsi di Indonesia berdasarkan kondisi kualitas lingkungan dan karakteristik sosial ekonomi daerah. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang meliputi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), yang terdiri dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Tutupan Lahan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pertambangan, PDRB per kapita, kepadatan penduduk, serta tingkat kemiskinan. Metode analisis yang digunakan adalah K-Means Clustering untuk mengidentifikasi kelompok provinsi yang memiliki karakteristik yang serupa. Hasil penelitian menunjukkan terbentuknya dua cluster dengan perbedaan kondisi lingkungan dan struktur ekonomi yang cukup jelas. Klaster pertama di dominasi oleh provinsi dengan kualitas lingkungan yang relatif lebih baik, tingkat kemiskinan yang lebih rendah, serta kontribusi sektor pertambangan yang tidak terlalu besar. Sebaliknya, cluster kedua terdiri dari provinsi dengan ketergantungan yang lebih tinggi terhadap sektor pertambangan, tingkat kemiskinan yang relatif lebih tinggi, dan kualitas lingkungan yang cenderung lebih rendah. Temuan ini menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap sektor ekstraktif belum sepenuhnya diikuti oleh peningatan kesejahteraan dan berpotensi menimbukan tekanan terhadap lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengelolan lingkungan dan kebijakan diversifikasi ekonomi untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan
Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Publik terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 2005-2024 Almausshofi Almausshofi; Ira Novika; Septiana Dwi Nurmala; Neli Aida; Muhammad Mufti Hudani; Qurrota Ayu Nindien
Journal Social Society Vol. 5 No. 1 (2025): Januari - Juni 2025
Publisher : Pustaka Digital Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54065/jss.5.1.2025.684

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh urgensi untuk mengkaji pengaruh pengeluaran pemerintah sektor publik terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia, khususnya dalam konteks ketimpangan antar wilayah dan efektivitas kebijakan fiskal. Ketimpangan distribusi sumber daya dan masih tingginya angka kemiskinan di beberapa daerah menunjukkan perlunya evaluasi dan optimalisasi strategi alokasi anggaran oleh pemerintah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara empiris dampak pengeluaran sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia dalam rentang waktu 2005 hingga 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain analisis time series berbasis data sekunder. Teknik analisis dimulai dengan uji deskriptif untuk memahami karakteristik data, dilanjutkan dengan uji asumsi klasik seperti uji normalitas (Jarque-Bera), multikolinearitas (VIF), autokorelasi (Breusch-Godfrey LM Test), dan heteroskedastisitas (White Test). Analisis utama dilakukan dengan regresi linear berganda menggunakan model Yt = ?? + ??X1t + ??X2t + ??X3t + ?t, di mana Y adalah persentase penduduk miskin, X1 adalah pengeluaran infrastruktur, X2 adalah pengeluaran pendidikan, dan X3 adalah pengeluaran kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran infrastruktur dan pendidikan berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan, masing-masing sebesar -1,90% dan -3,66% untuk setiap peningkatan 1%. Sebaliknya, pengeluaran kesehatan justru menunjukkan pengaruh positif signifikan sebesar 0,66%. Secara simultan, ketiga variabel berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan (F-stat: 141,328; p-value: 0,000) dengan nilai Adjusted R² sebesar 0,956. Temuan ini menegaskan pentingnya optimalisasi belanja pemerintah pada sektor infrastruktur dan pendidikan, serta perlunya evaluasi efektivitas pengeluaran sektor kesehatan dalam rangka pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.