<![CDATA[Permasalahan transportasi perkotaan di Daerah Khusus Jakarta masih ditandai oleh kemacetan, tingginya penggunaan kendaraan pribadi, kebutuhan integrasi antarmoda, serta tuntutan masyarakat terhadap pelayanan transportasi publik yang nyaman, terjangkau, efisien, dan berkelanjutan. Jak Lingko hadir sebagai kebijakan integrasi transportasi publik yang menghubungkan Transjakarta, Mikrotrans, MRT Jakarta, LRT Jakarta, KRL Commuter Line, serta moda pengumpan lainnya melalui integrasi rute, tarif, sistem pembayaran, data, dan kelembagaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Jak Lingko di Daerah Khusus Jakarta, mengidentifikasi faktor penghambat, serta merumuskan strategi penguatan implementasinya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis dilakukan menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, serta diperkuat dengan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Jak Lingko telah berjalan cukup baik, terutama dalam aspek integrasi layanan, tarif, dan pembayaran. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat hambatan berupa belum meratanya sosialisasi, keterbatasan sumber daya, belum seragamnya komitmen pelaksana, kompleksitas koordinasi antarlembaga, belum maksimalnya integrasi data, serta adanya kesenjangan antara desain kebijakan dan pengalaman pengguna di lapangan. Strategi penguatan yang diperlukan meliputi peningkatan komunikasi publik, penguatan integrasi antarmoda, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan sistem digital terpadu, penguatan koordinasi kelembagaan, serta keberlanjutan pembiayaan transportasi publik. Dengan strategi tersebut, Jak Lingko diharapkan mampu berkembang sebagai ekosistem mobilitas perkotaan terpadu yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.]]>
