Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Pamulang Law Review
Dedi Pulungan
Universitas Pamulang
Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Mathematics Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Pentingnya Pengawasan Eksternal Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Keadilan: Penelitian Selviana Teras Widy Rahayu; Afendra Eka Saputra; Dedi Pulungan
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 4 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 4 April - Juni
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i4.6972

Abstract

Mahkamah Konstitusi, melalui putusannya Nomor 005/PUU-IV/2006 pada tanggal 23 Agustus 2006, telah menciptakan masalah dengan menyatakan bahwa pasal-pasal pengawasan Komisi Yudisial (KY) yang berkaitan dengan pengawasan terhadap hakim konstitusi bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Pengawasan terhadap hakim konstitusi sangat penting untuk menjaga prinsip independensi kekuasaan kehakiman dan untuk memahami sistem pengawasan yang dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam lembaga kehakiman. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan pengawasan Mahkamah Konstitusi dalam upaya pencegahan penyalahgunaan kekuasaan oleh hakim Mahkamah Konstitusi, serta untuk mengetahui bagaimana keberadaan Badan Pengawas Hakim Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengawasan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan, dengan mengumpulkan data dari bahan hukum primer seperti perundang-undangan dan putusan, serta bahan hukum sekunder dari buku, jurnal, dan skripsi, serta bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia. Dari analisis yang dilakukan, ditemukan bahwa pengaturan pengawasan hakim konstitusi terdapat dalam Pasal 21 Ayat (1) Huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Penulis berpendapat bahwa pengawasan internal terhadap hakim konstitusi belum efektif, disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adanya semangat membela korps dan kurangnya niat dari pimpinan peradilan untuk menindaklanjuti hasil pengawasan internal.
Pengaturan Kekosongan Kewenangan Penjabat Kepala Daerah Untuk Menjamin Kepastian Hukum Yang Berkeadilan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dedi Pulungan
Pamulang Law Review Vol. 8 No. 1 (2025): Pamulang Law Review
Publisher : Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Negara Indonesia berdasarkan atas Hukum, maka segala tindakan atau perbuatan hukum Pemerintah tentu harus terlebih dahulu berdasarkan hukum sebagai asas legalitas atas tindakan atau perbuatan hukum Pemerintah. Sejalan dengan hal tersebut, adapun kajian penelitian ini pertama mengenai keadilan dan kepastian hukum atas tindakan atau perbuatan hukum pemerintah, kedua mengenai kedudukan surat edaran dalam peraturan perundang-undangan, ketiga mengenai pengaturan kewenangan penjabat kepala daerah dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris yang mengkaji bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keadilan dan teori kepastian hukum, yang dipelopori oleh Aristoteles dan Thomas Aquinus, ia berpendapat tentang apa yang dimaksud dengan keadilan meliputi dua hal, yaitu yang menyangkut hakekat keadilan dan yang menyangkut dengan isi atau norma, untuk berbuat secara konkrit dalam keadaan tertentu. Kemudian teori hierarki perundang-undangan yang dipelopori oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky, teori ini mengajarkan terkait susunan norma peraturan perundang-undangan, bahwa norma peraturan perundang-undangan yang dibawah harus bersumber dan berdasar pada norma peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Teori yang ketiga yaitu teori kewenangan yang dipelopori oleh Philipus M. Hadjon dikemukakan melalui dua cara utama yakni diperoleh secara atribusi dan delegasi.
Co-Authors Afendra Eka Saputra Selviana Teras Widy Rahayu