Jumlah perokok di Kota Pontianak, khususnya pada kelompok usia produktif masih tergolong tinggi. Hal ini menjadi tantangan serius bagi pemerintah dalam mensosialisasikan kebijakan serta menjaga kualitas kesehatan publik, situasi tersebut juga berpotensi menghambat upaya pemerintah kota Pontianak dalam mewujudkan kota Layak Anak (KLA) yang bebas dari paparan asap rokok. Hal ini selaras dengan komitmen tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) nomor 3 mengenai kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan publik. Permasalahan utama yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah belum terimplementasinya aturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Oleh karena itu, tujuan penelitian ini ingin mengetahui pengaruh komunikasi Pemerintah Kota Pontianak terhadap implementasi KTR. Penelitian ini pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Populasi yang menjadi objek penelitian adalah masyarakat Kota Pontianak yang berusia antara 15 hingga 54 tahun dan merupakan perokok aktif. Teknik pengambilan sampel yang diterapkan adalah accidental sampling, dengan total sampel sebanyak 100 responden. Teori yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edwards III. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi Pemerintah Kota Pontianak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap implementasi KTR. Temuan ini menegaskan bahwa penyampaian komunikasi kebijakan yang efektif berperan penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, serta mendukung terwujudnya Kota Pontianak sebagai Kota Layak Anak.