Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Indonesia Dialog Legal: Jurnal Syariah, Jurisprudensi dan Tata Negara
Agus Ariadi
Universitas Terbuka
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Meninjau Posisi Mitra Ojek Online Dalam Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia Rinaldi Adie Putro; Agus Ariadi
Dialog Legal: Jurnal Syariah, Jurisprudensi dan Tata Negara Vol. 2 No. 2 (2026): Mei
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Wal Aqidah Ash-Shofa Manonjaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64367/dialoglegal.v2i2.182

Abstract

Based on the online motorcycle taxi (ojek online) sector in Indonesia, such as Gojek and Grab, this has given rise to a new form of working relationship that cannot be fully defined as an ordinary employment relationship. Partnering with online motorcycle taxi platforms is based solely on a partnership agreement rather than an employment agreement, meaning these partners do not receive the legal protection granted to workers or laborers as regulated under Manpower Law No. 13 of 2003 and its amendment under the Job Creation Law. This research aims to examine the legal position of online motorcycle taxi partners within Indonesia's labor law system and to identify the gaps in their legal protection. This research employs a normative juridical research method, comprising legislative, conceptual, and comparative legal approaches. The research findings indicate that, structurally, digital platforms and driver-partners exist in a relationship of subordination similar to that found in an employment relationship, yet the relationship formally takes the shape of a partnership. This situation creates a legal protection vacuum for partners, who face risks of income insecurity, inadequate social security, and the absence of a clear process for resolving disputes. Therefore, this research recommends establishing a distinct legal status for digital platform workers in Indonesia, in line with the concept of a third category of worker, or independent worker, applied in several other countries.
Implementasi Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik di Pemerintahan Desa Sidasari Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap Feri Dwi Pratomo; Agus Ariadi
Jurnal Hukum Indonesia Vol. 5 No. 2 (2026): Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jhi.v5i2.2666

Abstract

Pemerintahan desa memiliki peran penting dalam penyediaan layanan publik karena kedekatannya dengan masyarakat. Dengan diberlakukannya UU No. 3 Tahun 2024 yang mengubah UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, wewenang desa mengalami perluasan sehingga memungkinkan pengelolaan kepentingan masyarakat secara mandiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan prinsip good governance dalam pelayanan publik, mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaannya, serta merumuskan strategi untuk mengoptimalkan mutu pelayanan. Penelitian menggunakan pendekatan empiris-normatif dengan metode deskriptif kualitatif, mengintegrasikan analisis hukum normatif dan observasi empiris. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan aparat desa dan perwakilan masyarakat, observasi langsung, serta kajian dokumen resmi desa. Validitas data dijaga melalui triangulasi, sedangkan reliabilitas instrumen diuji melalui uji coba wawancara. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif menggunakan NVivo untuk pengkodean data dan Excel untuk pengelolaan dokumen. Hasil menunjukkan bahwa desa telah menerapkan prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, namun terdapat tantangan terkait pemahaman informasi, rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan SDM, dan komunikasi yang belum optimal. Kualitas pelayanan menunjukkan perbaikan dibanding kondisi sebelumnya, tetapi masih perlu peningkatan dalam kecepatan pelayanan, kompetensi aparatur, dan pemanfaatan teknologi. Penelitian menyimpulkan bahwa meskipun prinsip good governance telah diterapkan, diperlukan upaya berkelanjutan untuk memaksimalkan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas layanan dalam administrasi desa.
Co-Authors Feri Dwi Pratomo Rinaldi Adie Putro