Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang bertujuan meningkatkan status gizi masyarakat, khususnya peserta didik, melalui penyediaan makanan bergizi secara berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki peran penting sebagai unit pelaksana yang mengelola dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penyerapan anggaran yang belum optimal dapat menghambat pelaksanaan kegiatan, memengaruhi kualitas pelayanan, serta mengurangi efektivitas pencapaian tujuan Program Makan Bergizi Gratis. Keberhasilan pelaksanaan program tidak hanya ditentukan oleh besarnya alokasi anggaran, tetapi juga oleh kemampuan SPPG dalam menyerap dan mengelola anggaran secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap pengelola SPPG serta pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai proses penyerapan anggaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat penyerapan APBN pada SPPG, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penyerapan anggaran, mengkaji kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan anggaran, serta merumuskan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas Program Makan Bergizi Gratis di Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kondisi penyerapan APBN pada SPPG, faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pengelolaan anggaran, serta rekomendasi bagi pemerintah dan pengelola SPPG dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan dan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan kajian di bidang akuntansi sektor publik, pengelolaan keuangan negara, dan evaluasi program pemerintah