Raga Cahya Putra
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PMI BERMASALAH (PERLEVA) DI UPTP2TK JAWA TIMUR Raga Cahya Putra; Supri Hartono; Hasan Ismail
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 6 No. 03 (2026): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v6i03.2833

Abstract

Jawa Timur merupakan provinsi penyumbang Pekerja Migran Indonesia (PMI) terbesar di Indonesia, sekaligus mencatatkan angka pengaduan PMI yang cukup tinggi dengan 190 kasus pada tahun 2024. Kondisi ini menempatkan UPTP2TK Jawa Timur pada posisi strategis sebagai pelaksana Program PERLEVA (Pemberdayaan dan Perlindungan PMI Bermasalah). Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan implementasi Program PERLEVA di UPTP2TK Jawa Timur serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan Model Implementasi Kebijakan Winter (2012) yang mencakup tiga dimensi, yaitu perilaku hubungan antar organisasi, perilaku birokrasi garis depan, dan perilaku kelompok sasaran. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PERLEVA berjalan cukup efektif ditopang oleh kerangka regulasi yang kuat (UU No. 18 Tahun 2017, Perda Jawa Timur No. 2 Tahun 2022, dan Pergub No. 62 Tahun 2018), komitmen tinggi pelaksana yang bersedia melayani 24 jam, serta respons positif dari kelompok sasaran. Faktor penghambat meliputi keterbatasan sumber daya manusia pada Seksi PERLEVA, kesenjangan pelatihan antara ASN dan non-ASN, keterbatasan anggaran untuk kasus darurat, serta variasi kemampuan administrasi keluarga PMI. Penelitian menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi PERLEVA sangat bergantung pada komitmen pelaksana lapangan yang mampu mengompensasi keterbatasan struktural yang ada.