<![CDATA[Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan di Indonesia, selama ini masih jauh dari potensi riil sektor perikanan tangkap. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab rendahnya capaian PNBP SDA Perikanan serta merumuskan strategi kebijakan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kontribusinya terhadap penerimaan negara. Penelitian dilakukan di Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap pada Tahun 2025 dengan menggunakan data dan informasi terkait periode 2023-2024. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis Urgency, Seriousness, Growth (USG) untuk menentukan prioritas permasalahan. Hasil analisis menunjukkan bahwa permasalahan utama terletak pada ketimpangan antara jumlah pelaku usaha yang membayar dan yang tidak membayar PNBP SDA Perikanan, yang disebabkan oleh rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha serta adanya celah regulasi yang mengecualikan kapal perikanan berizin daerah dari kewajiban pungutan. [LR1.1] Alternatif strategi kebijakan dirumuskan dengan membandingkan antara teori dan landasan hukum pungutuhan hasil perikanan yang kemudian dianalisis menggunakan kriteria ekonomi, sosial, politik, dan kelayakan teknis. Berdasarkan[TA2.1] hasil analisis tersebut direkomendasikan agar pemerintah melakukan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021. Substansi perubahan diarahkan pada perluasan basis wajib bayar dengan memasukkan kapal perikanan berizin daerah sebagai subjek PNBP SDA Perikanan. Rekomendasi ini diyakini mampu mengurangi ketimpangan kepatuhan, menutup celah penghindaran pungutan, serta meningkatkan kontribusi sektor perikanan tangkap terhadap penerimaan negara. Implementasi kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola perikanan tangkap yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan, sekaligus mendukung kemandirian fiskal nasional melalui peningkatan penerimaan negara dari PNBP SDA Perikanan.TITLE: POLICY STRATEGY FOR ENHANCING NON-TAX STATE REVENUE FROM FISHERIES NATURAL RESOURCESNon-Tax State Revenue (PNBP) from Fisheries Natural Resources (SDA) in Indonesia remains far below the real potential of the capture fisheries sector. This study aims to analyze the factors contributing to the low realization of PNBP from fisheries natural resources and to formulate policy strategies that can be implemented to enhance its contribution to state revenue. The research was conducted at the Directorate General of Capture Fisheries in 2025, utilizing data and information from the 2023–2024 period. The study employed a qualitative approach using the Urgency, Seriousness, and Growth (USG) analysis to determine problem priorities. The analysis reveals that the main issue lies in the imbalance between the number of business actors who pay and those who do not pay PNBP from fisheries natural resources. This condition is attributed to low compliance among business actors and regulatory loopholes that exempt locally licensed fishing vessels from the obligation to pay such levies. Alternative policy strategies were formulated by comparing theoretical and legal frameworks on fisheries resource rent collection, and then evaluated based on economic, social, political, and technical feasibility criteria. Based on the analysis, it is recomended that the government amend Government Regulation No. 85/2021. The proposed amendment should expand the taxpayer base by including locally licensed fishing vessels as subjects of PNBP Fisheries Natural Resources. This recommendation is expected to reduce compliance disparities, close loopholes in fee avoidance, and increase the contribution of the capture fisheries sector to state revenue. The implementation of this policy is anticipated to strengthen the governance toward greater equity, transparency, and sustainability, while also supporting national fiscal independence through improved non-tax state revenue from fisheries natural resources.]]>
