Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Cendekia: Journal of Law, Social and Humanities
Mhd Sahrul Mizam
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Indonesia
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Harmonisasi Etika Profesi dan Hukum Kesehatan: Tinjauan Pertanggungjawaban Medis, Keselamatan Pasien, dan Penyelesaian Sengketa Mhd Sahrul Mizam
Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 1 (2026): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70193/cendekia.v4i1.283

Abstract

Pelayanan kesehatan merupakan bidang kompleks yang diatur oleh dua pilar utama, yaitu etika profesi dan hukum kesehatan, yang keduanya bertujuan untuk melindungi pasien dan tenaga medis. Studi ini bertujuan untuk menganalisis harmonisasi antara etika dan hukum dalam praktik medis, dengan fokus pada pertanggungjawaban hukum, keselamatan pasien, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan terkait, termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Hasil analisis menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap standar kompetensi dan kode etik profesi dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius, meliputi sanksi administratif, perdata, hingga pidana. Pertanggungjawaban medis tidak hanya melekat pada individu tenaga kesehatan, tetapi juga pada rumah sakit sebagai korporasi yang bertanggung jawab atas keselamatan pasien dan kelalaian tenaga kerjanya. Dalam konteks penyelesaian sengketa medis yang timbul akibat ketidakpuasan atau dugaan kelalaian, pendekatan mediasi (non-litigasi) lebih disarankan dibandingkan litigasi untuk mencapai solusi yang adil dan menjaga hubungan terapeutik. Kesimpulannya, kepatuhan terhadap standar profesi dan etika merupakan kunci utama untuk meminimalkan risiko pertanggungjawaban hukum serta menjamin terwujudnya layanan kesehatan yang aman dan berkualitas.
Co-Authors