Bandar Udara Dhoho Kediri dibangun dengan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) berpendanaan swasta, tetapi beroperasi dengan lalu lintas penerbangan yang sangat terbatas: satu rute ke Jakarta dengan tiga penerbangan per minggu, setelah jeda tanpa penerbangan komersial lebih dari empat bulan pada 2025. Pada akhir Agustus hingga September 2026, kerja sama operasi (KSO) dengan PT Angkasa Pura Indonesia diakhiri dan pengelolaan beralih kepada PT Surya Dhoho Investama. Penelitian ini bertujuan menganalisis karakteristik dan strategi pendapatan non-aeronautika bandara dalam kondisi penerbangan terbatas dan masa transisi pengelolaan, mengidentifikasi bentuk optimalisasi aset, tenant, dan kemitraan, serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip muamalah. Penelitian memakai pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, dengan data dari wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumen publik, tanpa angka internal perusahaan. Kerangka analisis memadukan teori struktur pendapatan bandara, Stakeholder Theory, Resource Dependence Theory, prinsip muamalah, dan maqashid al-shariah. Hasil menunjukkan bahwa penumpang tahun 2025 (6.789 orang) hanya sekitar 0,45% kapasitas awal terminal, sehingga pendapatan aeronautika secara struktural terbatas dan rapuh. Menurut narasumber pihak komersial, pengelola menjaga aktivitas komersial melalui sewa ruang tanpa biaya untuk jangka tertentu, keringanan bagi mitra, kunjungan promosi kepada maskapai dan biro umrah, serta penyelenggaraan acara yang melibatkan seluruh penyewa. Tinjauan muamalah menunjukkan bahwa kebijakan tersebut selaras dengan prinsip keadilan dan kerelaan, sedangkan kejelasan akad dan kehalalan objek usaha belum dapat dinilai karena dokumen kontrak tidak dikaji. Temuan bersifat kualitatif dan terbatas pada keterangan narasumber serta dokumen publik.