<![CDATA[Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan inflasi, khususnya cost-push inflation yang terjadi akibat naiknya biaya produksi dan distribusi. Kondisi ini turut dirasakan di Kota Kupang sebagai pusat aktivitas ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap transportasi darat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Work From Home (WFH) sebagai strategi adaptif pemerintah daerah dalam mereduksi tekanan inflasi akibat kenaikan harga BBM serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasinya berdasarkan perspektif George C. Edwards III. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif berbasis studi literatur dengan memanfaatkan data sekunder berupa jurnal ilmiah, laporan Badan Pusat Statistik (BPS), dokumen pemerintah, dan penelitian terdahulu yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi WFH mampu mengurangi mobilitas pegawai, penggunaan BBM, serta biaya transportasi dan operasional instansi. Namun, efektivitas kebijakan ini masih dipengaruhi oleh keterbatasan infrastruktur digital, kualitas jaringan internet, kesiapan sumber daya manusia, dan struktur birokrasi yang belum sepenuhnya adaptif terhadap sistem kerja digital. Berdasarkan model implementasi kebijakan Edwards III, faktor komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi menjadi aspek penting dalam menentukan keberhasilan implementasi WFH. Dengan demikian, WFH dapat dipahami sebagai strategi kebijakan publik yang bersifat adaptif dan komplementer dalam menghadapi tekanan inflasi akibat kenaikan harga BBM di Kota Kupang. Kata Kunci: Work From Home, kebijakan publik, inflasi, kenaikan harga BBM, cost-push inflation]]>
