<![CDATA[Demokrasi merupakan sebuah pembebasan atas kekuasaan absolut monopoli dari satu ataupun segelintir (elit) manusia. Secara harfiah demokrasi terangkai atas dua kata Demos dan Kratein. Secara prosedural, salah satu praktek demokrasi di tingkat lokal di Indonesia adalah pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada). Di Indonesia sendiri, pemilukada secara langsung. Setelah mengalami serangkaian proses dan perubahan akhirnya pemerintah memutuskan untuk mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Penelitian ini mengambil studi kasus pada pemilukada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara di Kota Manado tahun 2015. Sebagaimana wilayah lainnya di Indonesia, Kota Manado juga telah menyelenggarakan proses serta tahapan pemilukada. Sebagai lembaga penyelenggara, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Sulawesi Utara menetapkan hari pemungutan suara pada tanggal 9 Desember 2015 dan diikuti oleh 3 pasangan kandidat Gubernur dan wakil Gubernur dan di Menangkan PDIP. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif agar peneliti dapat mendalami dasar penelitian yang ada. Dari hasil penelitian didapati Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan telah bekerja dengan baik dengan menggunakan modal yang tersedia dengan menggunakan pendekatan terhadap masyarakat menengah kebawah, dengan program pemberdayaan masyarakat.Kata Kunci : Strategi Politik, PDIP, Pilkada.]]>
