<![CDATA[Penyalahgunaan data pasien dalam sistem kesehatan digital menimbulkan dampak serius terhadap privasi, kepercayaan publik, dan keberhasilan transformasi layanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi aspek hukum, kesiapan teknologi, dan kepatuhan etika dalam tata kelola data pasien di Indonesia pasca‑pemberlakuan UU PDP 2022, serta merumuskan strategi penguatan budaya keamanan data untuk meminimalisir risiko kebocoran informasi medis. Metode penelitian menggunakan studi literatur terhadap regulasi nasional, standar internasional, dan hasil penelitian akademik terkait perlindungan data kesehatan. Penelusuran artikel dilakukan melalui database PubMed, Scopus, Google Scholar, serta dokumen resmi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Kominfo RI, WHO, dan ISO. Hasil kajian menunjukkan bahwa ancaman terhadap data pasien bersifat kompleks, meliputi risiko teknis seperti enkripsi lemah dan serangan malware, risiko privasi berupa penyalahgunaan data untuk tujuan komersial, risiko hukum terkait gap implementasi regulasi, serta risiko etika akibat lemahnya tata kelola lintas aktor. Pembahasan menegaskan bahwa teknologi memiliki peran ganda sebagai sumber risiko sekaligus solusi mitigasi, sementara regulasi hukum tidak akan efektif tanpa dukungan kapasitas teknis dan budaya keamanan siber tenaga medis. Kesimpulan penelitian ini menegaskan perlunya integrasi hukum, teknologi, dan etika yang konsisten, disertai strategi peningkatan literasi digital dan tata kelola etis untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan digital.]]>
