<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketidakselarasan (institutional decoupling) antara struktur formal negara yang sentralistik dengan praktik operasional pengelolaan dana umat yang terfragmentasi di tingkat akar rumput Provinsi Narathiwat, Thailand Selatan. Masalah sosioreligius ini berdampak pada tidak optimalnya potensi filantropi Islam di wilayah Muslim minoritas tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara komprehensif problematika sistemik pengelolaan zakat dan wakaf melalui pendekatan kualitatif berbasis studi kasus. Kebaruan penelitian ini terletak pada penerapan analisis integratif multidimensional yang mengaitkan aspek kelembagaan, manajerial (POAC), dan normatif (fikih) secara simultan, guna mengisi celah akademik dari studi-studi terdahulu yang cenderung bersifat parsial. Temuan inti menunjukkan bahwa tata kelola di Narathiwat terhambat oleh keterbatasan otoritas fiskal kelembagaan, lemahnya fungsi perencanaan strategis dan pengawasan, serta kuatnya kekakuan normatif (normative rigidity) lokal yang menutup ruang inovasi kontemporer seperti wakaf uang. Implikasi akademis dan praktis dari penelitian ini menegaskan urgensi dilakukannya reformasi tata kelola oleh Majlis Agama Islam Narathiwat (MAIN) bersama komite masjid melalui digitalisasi laporan keuangan demi memulihkan kepercayaan publik (trust deficit) serta reorientasi program ke arah pemberdayaan ekonomi produktif. Kajian ini memiliki signifikansi besar sebagai panduan strategis dalam merumuskan model tata kelola filantropi Islam berbasis komunitas (community-based governance) yang adaptif di kawasan Asia Tenggara. This study is driven by the institutional decoupling between centralistic formal state structures and the fragmented operational practices of managing community funds at the grassroots level in Narathiwat Province, Southern Thailand. This socioreligious problem results in the suboptimal realization of Islamic philanthropy's potential in this Muslim minority region. The study aims to comprehensively explore the systemic problems of zakat and waqf management using a qualitative, case-study approach. The novelty of this research lies in its simultaneous application of a multidimensional integrative analysis linking institutional, managerial (POAC), and normative (fiqh) aspects, thereby filling the academic gap left by previous studies that tended to be partial. The core findings reveal that governance in Narathiwat is hindered by limited institutional fiscal authority, weak strategic planning and oversight functions, and strong local normative rigidity that constrains contemporary innovations such as cash waqf. The academic and practical implications of this study underscore the urgent need for governance reform by the Islamic Religious Council of Narathiwat (MAIN) and mosque committees through the digitalization of financial reporting to overcome the trust deficit and reorient programs toward productive economic empowerment. Ultimately, this study holds significant value as a strategic guide for formulating an adaptive, community-based governance model for Islamic philanthropy in Southeast Asia.]]>
