<![CDATA[Artikel ini menganalisis tata kelola multi-aktor dalam distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Provinsi Bengkulu dengan menyoroti karakter struktural kelangkaan yang terjadi secara berulang. Masalah penelitian difokuskan pada pola koordinasi antar aktor kebijakan, kapasitas pengawasan distribusi, serta keterkaitan antara kebijakan energi dan infrastruktur logistik daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur dengan acuan teori tata kelola multi-aktor. Data diperoleh dari dokumen resmi pemerintah, laporan BPH Migas, publikasi Pertamina Patra Niaga, serta pemberitaan media, dan dianalisis melalui teknik analisis tematik. Hasil kajian menunjukkan bahwa kelangkaan BBM bersubsidi di Bengkulu bersifat struktural dan lintas sektor, bukan semata persoalan teknis pasokan. Fragmentasi koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengelola pelabuhan, dan badan usaha distribusi menyebabkan tidak terbangunnya mekanisme respons yang terintegrasi. Pendangkalan Pelabuhan Pulau Baai merefleksikan lemahnya sinkronisasi kebijakan infrastruktur dan distribusi energi. Selain itu, pengawasan distribusi belum efektif karena belum terintegrasinya sistem digital dengan pengawasan lapangan serta keterbatasan kapasitas kelembagaan daerah. Temuan ini menegaskan bahwa persoalan distribusi BBM di Bengkulu berakar pada desain tata kelola yang belum kolaboratif secara substantif, sehingga memerlukan penguatan mekanisme koordinasi lintas sektor yang terinstitusionalisasi dan berkelanjutan.]]>
